Ada yang semakin menarik sekaligus menggelikan dari panggung politik Indonesia belakangan ini. Kita seolah sedang menyaksikan serial drama yang tidak pernah kehabisan episode. Konflik antarelite, saling curiga, perebutan pengaruh, hingga kabar dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia menjadi bagian dari tontonan politik nasional.
Perkara ini bahkan menyeret sejumlah pejabat kepolisian yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Sebuah peristiwa yang tentu bukan persoalan sederhana, sebab menyangkut keamanan kepala negara, integritas institusi, dan kepercayaan terhadap tata kelola pemerintahan.
Namun, di tengah seriusnya persoalan tersebut, ada satu hal yang patut kita renungkan, “mengapa energi politik bangsa ini begitu banyak tersita untuk urusan konflik dan pertarungan di lingkaran kekuasaan?”
Seolah-olah persoalan terbesar bangsa hari ini adalah siapa menyadap siapa, siapa mencurigai siapa, siapa sedang berkonflik dengan siapa, dan siapa yang sedang memainkan peran di balik layar kekuasaan.
Kalau boleh sedikit bercanda, situasi politik kita sudah seperti rumah tangga yang kehilangan kepercayaan. Suami mencurigai istri, istri mencurigai suami. Bedanya, kalau dalam rumah tangga istri menyadap telepon suami mungkin persoalannya berakhir di meja makan atau di ranjang. Tetapi kalau urusan penyadapan sudah masuk ke lingkaran kekuasaan, persoalannya bisa menjadi urusan keamanan negara.
Disini, rakyat hanya bisa menjadi penonton dari drama yang episodenya terus bertambah. Bedanya, rakyat tidak punya tombol untuk mengganti saluran, sementara harga kebutuhan hidup terus berjalan tanpa kompromi.
Politik yang Kehilangan Arah
Dalam negara demokrasi, konflik dan perbedaan kepentingan merupakan sesuatu yang wajar. Bahkan, konflik politik diperlukan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan, mengoreksi kebijakan, dan memastikan tidak ada institusi yang bekerja tanpa pengawasan.
Namun, persoalannya menjadi berbeda ketika konflik antarelite lebih banyak mempertontonkan pertarungan kepentingan daripada menawarkan penyelesaian persoalan publik.
Politik seharusnya menjadi instrumen untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Kekuasaan seharusnya digunakan untuk memastikan negara mampu memberikan pelayanan, menciptakan keadilan, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kesejahteraan.
Tetapi, apa yang kita saksikan hari ini justru memperlihatkan betapa mudahnya ruang publik dipenuhi drama politik, sementara pembicaraan mengenai persoalan mendasar masyarakat sering kali tidak mendapatkan perhatian yang sebanding.
Kita tidak sedang mengatakan bahwa kasus penyadapan terhadap Presiden tidak penting. Justru sebaliknya, persoalan tersebut harus diusut secara transparan, profesional, dan berdasarkan hukum. Tidak boleh ada institusi yang merasa memiliki kekuasaan tanpa batas, apalagi jika menyangkut hak privasi, keamanan negara, dan prinsip demokrasi.
Tetapi, penyelesaian persoalan di lingkaran kekuasaan tidak boleh membuat negara lupa bahwa ada jutaan rakyat yang juga menunggu kehadiran pemerintah dalam kehidupan mereka.
Elite Berkonflik, Rakyat Menanggung Realitas
Coba kita lihat kehidupan masyarakat sehari-hari. Tidak semua rakyat memiliki waktu untuk mengikuti perkembangan konflik politik. Sebagian masyarakat masih sibuk mencari pekerjaan, sebagian lainnya berjuang memenuhi kebutuhan keluarga, membayar biaya pendidikan, mengakses pelayanan kesehatan, dan menghadapi ketidakpastian ekonomi.
Bagi rakyat kecil, persoalan yang paling mendesak bukan siapa yang sedang berseteru di Istana atau siapa yang sedang kehilangan kepercayaan di lingkaran kekuasaan.
Persoalannya jauh lebih sederhana, tetapi sangat mendasar. Yaitu, bagaimana besok bisa tetap makan ? bagaimana anak-anak bisa mendapatkan pendidikan yang layak? bagaimana memperoleh pekerjaan? dan bagaimana negara memastikan kehidupan mereka menjadi lebih baik?.
Di sinilah ironi politik kita. Para elite memiliki ruang untuk berdebat, berkonflik, dan mempertahankan kepentingan masing-masing. Sementara masyarakat tidak memiliki kemewahan untuk menunda kebutuhan hidupnya.
Harga kebutuhan pokok tidak menunggu konflik politik selesai. Pengangguran tidak akan berkurang hanya karena elite berhasil mencapai kesepakatan. Kemiskinan juga tidak akan hilang hanya karena para pemegang kekuasaan berhenti saling menyindir.
Karena itu, ukuran keberhasilan pemerintahan tidak boleh berhenti pada stabilitas politik, kekuatan koalisi, atau kemampuan mengonsolidasikan kekuasaan. Pemerintahan harus dinilai dari sejauh mana kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Negara Bukan Milik Oligarki
Dalam perspektif administrasi publik, kekuasaan merupakan instrumen untuk mencapai kepentingan publik, bukan tujuan untuk memuaskan ambisi individu maupun kelompok.
Pemerintahan yang baik tidak hanya dituntut memiliki kewenangan, tetapi juga harus mampu mempertanggungjawabkan bagaimana kewenangan itu digunakan.
Transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas seharusnya menjadi prinsip yang hidup dalam penyelenggaraan pemerintahan, bukan sekadar istilah yang indah dalam dokumen kebijakan.
Ketika muncul dugaan penyalahgunaan kewenangan di lingkungan institusi negara, persoalan tersebut harus dibuka secara terang. Ketika ada konflik antarelite, publik berhak mengetahui apakah konflik itu berkaitan dengan kepentingan negara atau sekadar perebutan pengaruh.
Jangan sampai kepentingan publik hanya dijadikan alasan untuk membenarkan pertarungan kekuasaan.
Rakyat tidak membutuhkan elite yang paling pandai memainkan strategi politik. Rakyat membutuhkan pemimpin yang mampu memastikan kebijakan pemerintah bekerja, pelayanan publik membaik, dan kesejahteraan dapat dirasakan secara nyata.
Kembalikan Politik kepada Rakyat
Mungkin sudah waktunya kita berhenti menjadikan setiap konflik elite sebagai pusat perhatian politik nasional. Bukan berarti masyarakat harus berhenti mengawasi kekuasaan, tetapi perhatian publik harus diarahkan kembali pada persoalan yang jauh lebih substansial.
Kita perlu lebih banyak membicarakan kualitas pendidikan daripada sekadar kegaduhan politik. Lebih banyak membahas akses kesehatan daripada saling serang antarelite. Lebih banyak memperdebatkan kebijakan ekonomi daripada mempertontonkan perebutan pengaruh.
Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden harus menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola institusi negara, memperkuat supremasi hukum, dan memastikan kekuasaan berjalan dalam batas-batas konstitusional. Jangan sampai kasus ini justru menjadi episode baru dalam serial konflik elite yang tidak pernah menyentuh persoalan kesejahteraan masyarakat.
Sebab, negara bukan panggung sandiwara yang boleh diperlakukan sebagai milik segelintir orang. Negara adalah ruang bersama yang di dalamnya terdapat hak dan kepentingan jutaan rakyat.
Pada akhirnya, kita boleh saja tertawa melihat ironi politik yang terkadang menyerupai drama rumah tangga. Tetapi jangan sampai kita terlalu sibuk menertawakan drama tersebut hingga lupa bahwa ada persoalan serius yang sedang dihadapi masyarakat.
Jika elite sibuk menyadap, mencurigai, dan mempertahankan kekuasaan, siapa yang sedang sibuk mengurus kesejahteraan rakyat?. Indonesia tidak kekurangan drama. Indonesia membutuhkan keberanian politik untuk menyelesaikan persoalan rakyat.
Oleh:
Ahmad Erwin (Mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Makassar)
