Menggugat Krisis Kolektif-Kolegial dan Praktik Kepemimpinan Sentralistik di Tubuh PC PMII Cabang Gowa.
Organisasi bukanlah milik seseorang yang kebetulan menduduki jabatan tertinggi. Ia merupakan ruang kolektif yang dibangun atas dasar tanggung jawab, kepercayaan, dan kesediaan untuk berjalan bersama. Karena itu, kepemimpinan dalam organisasi tidak semestinya dipahami sebagai kekuasaan untuk mengendalikan orang lain, melainkan mandat untuk menggerakkan seluruh potensi yang ada di dalamnya.
Namun, ada persoalan mendasar yang patut direnungkan dalam tubuh Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Cabang Gowa hari ini: ke mana perginya semangat kolektif-kolegial yang selama ini menjadi prinsip dalam berorganisasi?
Kolektif-kolegial bukan sekadar istilah yang dicantumkan dalam pedoman organisasi atau diucapkan dalam forum formal. Ia harus hadir dalam proses pengambilan keputusan, komunikasi, pembagian tanggung jawab, dan keterlibatan seluruh pengurus. Ketika keputusan dan informasi semakin terpusat pada satu figur, sementara pengurus lainnya tidak memperoleh ruang yang cukup untuk mengetahui, mempertimbangkan, bahkan menjalankan tanggung jawabnya, maka yang sedang berlangsung bukanlah kepemimpinan kolektif, melainkan kecenderungan sentralistik.
Persoalannya bukan tentang apakah seorang ketua memiliki kewenangan tertinggi. Tentu, setiap jabatan memiliki batas dan otoritasnya masing-masing. Namun, kewenangan tidak boleh menjadi pembenaran untuk meminggirkan peran orang-orang yang justru menjadi bagian dari struktur kepengurusan. Pengurus bukan sekadar nama dalam surat keputusan, bukan pula pelengkap administratif untuk memenuhi susunan organisasi. Mereka adalah bagian dari mandat dan tanggung jawab kelembagaan.
Kepemimpinan yang sehat seharusnya mampu membangun keterlibatan, bukan menciptakan ketergantungan pada satu orang. Sebab, ketika keberadaan pengurus hanya dibutuhkan saat kegiatan berlangsung, tetapi tidak dilibatkan dalam proses berpikir dan pengambilan keputusan, maka struktur organisasi kehilangan makna substantifnya.
Ki Hajar Dewantara melalui trilogi kepemimpinannya, Ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karso, tut wuri handayani, mengajarkan bahwa pemimpin harus mampu memberi teladan, membangun semangat bersama, dan mendorong orang lain untuk berkembang. Artinya, seorang ketua tidak cukup hanya berdiri di puncak struktur dan menunggu orang-orang di bawahnya datang. Ia harus bersedia hadir di tengah, mendatangi, mendengar, merangkul, dan mengambil tindakan.
Kepemimpinan bukan tentang seberapa banyak orang yang datang menghadap, melainkan seberapa jauh seorang pemimpin bersedia turun untuk memahami keadaan orang-orang yang dipimpinnya. Merangkul kader yang mulai menjauh tidak cukup dengan mengirimkan pesan lalu menunggu jawaban. Ketika komunikasi tidak menemukan jalan, dibutuhkan inisiatif untuk mendatangi, membangun percakapan, dan mengembalikan kepercayaan. Kerendahan hati seperti itu tidak mengurangi kewibawaan seorang ketua; justru di sanalah kualitas kepemimpinan diuji.
Kita juga perlu membedakan kewibawaan dengan dominasi. Dalam pemikiran Max Weber, kekuasaan dan legitimasi otoritas merupakan hal yang berbeda dari sekadar kehendak pribadi untuk ditaati. Dalam organisasi, jabatan memang memberikan kewenangan formal, tetapi kepercayaan tidak otomatis lahir dari surat keputusan. Ia tumbuh melalui tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ketika penghormatan lebih banyak dituntut daripada dibangun, ketika kritik dianggap mengganggu kewibawaan, dan ketika perbedaan pandangan tidak memperoleh ruang yang sehat, kepemimpinan berisiko bergeser menjadi praktik dominasi. Dalam situasi seperti itu, orang mungkin tetap patuh karena struktur, tetapi belum tentu percaya terhadap arah yang dibawanya.
Evaluasi organisasi pun tidak boleh berhenti pada meja diskusi dan klarifikasi. Kritik semestinya melahirkan perubahan, bukan sekadar penjelasan. Jika persoalan membutuhkan keputusan kelembagaan, maka mekanisme formal seperti rapat pleno harus diberi ruang untuk bekerja. Organisasi tidak akan bergerak hanya dengan percakapan yang berulang, tetapi melalui keputusan yang ditindaklanjuti secara nyata.
PC PMII Cabang Gowa seharusnya tidak hanya sibuk menjaga eksistensi dan citra kelembagaan. Yang lebih mendesak adalah membenahi komunikasi internal, memperkuat konsolidasi, menghidupkan kembali partisipasi pengurus, serta memastikan kepemimpinan berjalan sesuai prinsip kolektif-kolegial. Sebab, organisasi yang tampak aktif dari luar belum tentu sehat di dalam.
Tulisan ini bukan ajakan untuk mencari siapa yang memiliki keresahan serupa, apalagi membangun penilaian berdasarkan sentimen terhadap seseorang. Ini adalah upaya mempertanyakan praktik kepemimpinan melalui prinsip dan tanggung jawab organisasi. Sebab, jabatan harus selalu terbuka terhadap evaluasi, dan tidak seorang pun boleh merasa lebih besar daripada lembaga yang memberinya mandat.
Pada akhirnya, seorang nahkoda tidak dinilai dari seberapa keras ia meminta awak kapal mengikuti perintahnya. Ia dinilai dari kemampuannya membaca arah, mendengar keadaan, merangkul seluruh awak, dan membawa kapal menuju tujuan bersama.
Jabatan bisa membuat orang patuh, tetapi kepercayaanlah yang membuat orang bersedia berjalan bersama. Organisasi tidak membutuhkan pemimpin yang sekadar ingin dihormati, melainkan pemimpin yang mampu menghargai, melibatkan, dan menggerakkan. Sebab, kepemimpinan bukan tentang menjadi satu-satunya orang yang menentukan arah, tetapi memastikan semua orang memiliki ruang untuk sampai pada tujuan yang sama.
Penulis :
Andi Nur Salsabila
