Bayangkan seorang warga telah mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di telepon genggamnya. Ketika datang ke sebuah unit pelayanan, ia justru diminta kembali menunjukkan dokumen fisik karena petugas belum memahami prosedur verifikasi atau sistem layanan belum menerima identitas digital tersebut. Dalam situasi seperti ini, aktivasi telah tercapai, tetapi kemudahan yang dijanjikan belum tentu hadir. Gambaran ini memperlihatkan satu persoalan mendasar dalam transformasi digital pemerintahan: keberhasilan teknologi tidak identik dengan keberhasilan pelayanan publik.
IKD merupakan langkah penting dalam modernisasi administrasi kependudukan. Melalui identitas dalam format digital, pemerintah berupaya memudahkan penduduk mengakses dan menunjukkan informasi identitas, sekaligus mendukung transaksi pelayanan publik maupun privat secara digital. Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 mengatur penyelenggaraan IKD yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terpusat. IKD dirancang untuk mendukung digitalisasi dokumen, mempermudah transaksi pelayanan publik maupun privat, serta memperkuat autentikasi identitas. penyelenggaraan IKD dan menempatkannya sebagai bagian dari digitalisasi kependudukan. Regulasi tersebut antara lain menyebut fungsi pembuktian, autentikasi, dan otorisasi identitas. Dengan demikian, IKD bukan sekadar versi elektronik dari kartu identitas, melainkan instrumen yang potensial mengubah cara identitas diverifikasi dan digunakan dalam ekosistem pelayanan.
Namun, potensi itu tidak akan terwujud hanya dengan memperbanyak jumlah warga yang mengunduh aplikasi atau menyelesaikan aktivasi. Aktivasi adalah pintu masuk, bukan garis akhir. Pertanyaan yang lebih penting ialah: apakah IKD benar-benar diterima oleh penyelenggara layanan? Apakah warga dapat menyelesaikan urusan lebih cepat? Apakah biaya perjalanan, waktu tunggu, dan pengulangan pengisian data berkurang? Apakah warga merasa lebih aman dan memiliki kendali yang memadai atas data pribadinya? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menggeser ukuran keberhasilan dari keluaran administratif menuju hasil yang dirasakan masyarakat.
Dari sudut pandang Ilmu Administrasi Publik, pergeseran ukuran ini sangat penting. Administrasi publik tidak cukup dinilai dari kepatuhan organisasi terhadap target dan prosedur internal. Kinerja pemerintah pada akhirnya harus dibaca melalui kemampuan institusi memenuhi kebutuhan publik, menjamin hak warga, dan menghasilkan manfaat yang adil. Karena itu, IKD seharusnya diposisikan sebagai instrumen perbaikan pengalaman warga ketika berhadapan dengan negara, bukan semata-mata sebagai proyek teknologi atau perlombaan capaian aktivasi.
Dari aktivasi menuju pemanfaatan
Ada tiga lapisan yang perlu dibedakan dalam menilai implementasi IKD. Lapisan pertama adalah aktivasi, yakni seberapa jauh penduduk sasaran berhasil memperoleh dan mengaktifkan identitas digital. Lapisan kedua adalah pemanfaatan, yaitu seberapa sering dan dalam jenis layanan apa IKD benar-benar digunakan serta diterima. Lapisan ketiga adalah hasil atau dampak pelayanan, yakni perubahan yang dialami warga setelah menggunakan IKD: proses lebih ringkas, waktu lebih singkat, biaya lebih rendah, verifikasi lebih pasti, atau akses layanan menjadi lebih mudah. Ketiga lapisan ini saling berhubungan, tetapi tidak boleh diperlakukan sebagai ukuran yang sama.
Pembedaan tersebut penting karena angka aktivasi yang tinggi belum otomatis menunjukkan penggunaan yang intensif, apalagi dampak yang positif. Seseorang dapat memiliki IKD tetapi tidak pernah menggunakannya. Sebaliknya, instansi dapat menyatakan siap menerima identitas digital, tetapi prosedur di loket belum berubah. Karena itu, evaluasi perlu mengukur rasio aktivasi terhadap penduduk sasaran, proporsi pengguna aktif, jumlah dan ragam layanan yang menerima IKD, tingkat keberhasilan verifikasi, waktu penyelesaian, pengaduan, serta kepuasan dan pengalaman pengguna. Data perlu dipilah secara proporsional agar pemerintah mengetahui kelompok mana yang memperoleh manfaat dan kelompok mana yang masih tertinggal.
Manfaat bagi warga tidak berhenti pada kemudahan membawa identitas di dalam telepon genggam. Nilai praktis IKD akan lebih besar ketika identitas digital dapat digunakan secara sah, aman, dan konsisten dalam proses pelayanan yang relevan. Warga berpotensi mengurangi ketergantungan pada salinan dokumen, menghindari pengisian data berulang, serta memperoleh proses verifikasi yang lebih efisien. Akan tetapi, manfaat tersebut bergantung pada kesiapan instansi pengguna, kualitas jaringan, keandalan sistem, kompetensi petugas, dan kejelasan prosedur. Tanpa perubahan pada sisi penyedia layanan, beban administrasi justru dapat berpindah dari meja birokrasi ke pundak warga.
Risiko eksklusifitas dan kepercayaan
Digitalisasi juga tidak berlangsung di ruang sosial yang seragam. Tidak semua warga memiliki telepon pintar yang kompatibel, akses internet stabil, kecakapan digital, atau kondisi fisik yang memungkinkan penggunaan aplikasi secara mandiri. Warga lanjut usia, penyandang disabilitas, masyarakat di wilayah dengan konektivitas terbatas, dan kelompok berpenghasilan rendah dapat menghadapi hambatan lebih besar. Jika pelayanan hanya mengandalkan kanal digital, inovasi yang dimaksudkan untuk memudahkan berpotensi melahirkan bentuk baru ketidaksetaraan.
Oleh sebab itu, pendekatan yang tepat bukan memaksa seluruh warga berpindah ke kanal digital dalam waktu singkat, melainkan menyediakan pilihan layanan yang inklusif. Kanal tatap muka, pendampingan aktivasi, edukasi yang mudah dimengerti, dan mekanisme bantuan ketika perangkat hilang atau akun bermasalah tetap diperlukan. Prinsipnya sederhana: teknologi harus memperluas pilihan warga, bukan menjadi syarat baru yang menutup akses mereka terhadap hak pelayanan.
Kepercayaan publik merupakan prasyarat lain yang tidak dapat ditawar. Identitas kependudukan memuat informasi yang sangat penting bagi seseorang. Kekhawatiran tentang kebocoran, penyalahgunaan, akses tanpa kewenangan, atau pemanfaatan data di luar tujuan yang sah dapat mengurangi kemauan masyarakat menggunakan layanan digital.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi memberikan kerangka hak subjek data dan kewajiban dalam pemrosesan data pribadi. Implementasi IKD karena itu harus disertai tata kelola keamanan yang dapat diuji: pembatasan akses berdasarkan kewenangan, pencatatan aktivitas akses, pengamanan sistem, transparansi tujuan pemrosesan, serta mekanisme pengaduan dan penanganan insiden.
Dalam konteks ini, interoperabilitas antarlembaga tidak boleh dimaknai sebagai kebebasan saling membuka seluruh data penduduk. Integrasi harus didasarkan pada tujuan yang jelas, kewenangan yang sah, kebutuhan data yang proporsional, dan standar keamanan. Pemerintah perlu memastikan bahwa pertukaran data dilakukan secara bertanggung jawab. Semakin luas pemanfaatan identitas digital, semakin besar pula tuntutan akuntabilitas pengelolaannya.
Mengukur nilai publik, bukan sekadar keluaran
Gagasan nilai publik (public value) membantu memperdalam penilaian terhadap IKD. Mark H. Moore mengingatkan bahwa pengelola publik perlu memperhatikan tiga unsur yang saling terkait: nilai yang hendak diciptakan, legitimasi dan dukungan, serta kapasitas operasional untuk mewujudkannya.
Kerangka ini dapat diterapkan untuk membaca apakah IKD benar-benar menjadi inovasi pelayanan atau hanya modernisasi sarana administrasi.
Pertama, nilai yang diciptakan harus dirumuskan dari sudut pandang warga. Pemerintah perlu menunjukkan bukti bahwa IKD mengurangi waktu, biaya, kerumitan, dan ketidakpastian pelayanan, sekaligus meningkatkan akses serta keamanan. Kedua, legitimasi dan dukungan dibangun melalui perlindungan hak, komunikasi yang jujur, keterbukaan informasi, dan pelibatan masyarakat dalam evaluasi.
Ketiga, kapasitas operasional menuntut kesiapan aparatur, infrastruktur, prosedur, anggaran, dukungan teknis, dan koordinasi lintas instansi. Ketiganya harus berjalan serentak. Aplikasi yang canggih tanpa dukungan organisasi akan sulit menghasilkan manfaat; target yang populer tanpa perlindungan hak akan rapuh legitimasi; dan tujuan yang baik tanpa kapasitas pelaksanaan hanya akan menjadi janji.
Kerangka nilai publik juga mengingatkan bahwa kepuasan pengguna bukan satu-satunya ukuran. Pelayanan publik harus memperhatikan keadilan, keterjangkauan, perlindungan hak, dan manfaat kolektif. Layanan yang sangat cepat bagi kelompok yang sudah melek digital tetapi menyulitkan kelompok rentan belum dapat disebut berhasil sepenuhnya. Demikian pula, efisiensi yang dicapai dengan mengorbankan privasi bukanlah nilai publik yang layak dipertahankan.
Agenda perbaikan implementasi
Agar IKD bergerak dari program aktivasi menuju penciptaan nilai publik, setidaknya ada empat agenda yang perlu diprioritaskan. Pertama, pemerintah perlu mengubah indikator kinerja. Selain menghitung aktivasi, ukur pemanfaatan nyata dan dampak pelayanan, lalu publikasikan hasilnya secara berkala. Kedua, perluasan penggunaan harus disertai kesepakatan operasional dengan instansi pengguna, termasuk standar verifikasi, kesiapan petugas, prosedur ketika sistem mengalami gangguan, dan kanal alternatif bagi warga.
Ketiga, literasi digital harus berorientasi pada penggunaan, bukan sekadar sosialisasi. Masyarakat perlu mengetahui kapan IKD dapat digunakan, bagaimana menjaganya, bagaimana mengatasi kendala, dan bagaimana melaporkan dugaan penyalahgunaan. Keempat, perlindungan data pribadi harus menjadi bagian dari desain layanan sejak awal, bukan tambahan setelah muncul masalah. Pemerintah juga perlu mendengar pengalaman pengguna melalui survei, forum warga, pengaduan, dan evaluasi bersama kelompok rentan.
Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menempatkan tata kelola dan manajemen SPBE sebagai upaya membangun pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Semangat tersebut menghendaki keterpaduan sistem, bukan sekadar penambahan aplikasi. Karena itu, keberhasilan IKD juga harus dinilai dari kemampuannya menjadi bagian dari ekosistem layanan digital pemerintah yang saling terhubung dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Pada akhirnya, pertanyaan paling relevan bukan berapa banyak identitas digital telah diaktifkan, melainkan berapa banyak persoalan warga yang berhasil diselesaikan dengan lebih baik melalui IKD. Ukuran itu menuntut pemerintah melampaui logika proyek dan target angka. Pemerintah harus memastikan identitas digital dapat digunakan, diterima, dipercaya, dan memberi manfaat secara adil. Inilah pergeseran dari digitalisasi sebagai urusan teknologi menuju transformasi sebagai urusan tata kelola dan pelayanan.
IKD akan memperoleh makna publik ketika warga merasakan negara hadir lebih dekat: prosedur lebih sederhana, layanan lebih pasti, akses lebih setara, dan data pribadi lebih terlindungi. Jika yang bertambah hanya angka aktivasi sementara pengalaman pelayanan tidak berubah, digitalisasi belum mencapai tujuannya. Dalam perspektif administrasi publik, teknologi bukanlah hasil akhir. Ia adalah sarana untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih bernilai bagi masyarakat.
Oleh: Hasrul
(Mahasiswa Program Doktoral, Ilmu Administrasi Publik, Universitas Negeri Makassar)
