Politik Indonesia memang tidak pernah kehabisan cerita. Selalu ada drama baru, pertarungan kepentingan, manuver elite, hingga berbagai spekulasi mengenai siapa yang sedang mengendalikan kekuasaan dan siapa yang perlahan kehilangan pengaruhnya. Tetapi, di balik seluruh kegaduhan tersebut, ada satu pertanyaan menarik yang patut ditelusuri “apakah hubungan politik Prabowo Subianto dan Joko Widodo sedang memasuki babak baru?”
Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden, sebagaimana banyak dibahas dalam media sosial dan berita yang beredar, menarik untuk dibaca bukan hanya dari perspektif hukum, tetapi juga dari perspektif relasi kekuasaan. Karena, persoalan ini menyentuh sesuatu yang lebih besar daripada sekadar keberlanjutan jabatan seorang wakil presiden, yaitu bagaimana kekuasaan dibangun, dipertahankan, dinegosiasikan, dan pada akhirnya terkonsolidasikan.
Namun, dugaan bahwa Prabowo sengaja membiarkan Gibran menghadapi tekanan politik dan hukum untuk melemahkan pengaruh Jokowi masih merupakan spekulasi. Tidak ada alasan untuk memperlakukannya sebagai fakta tanpa bukti yang memadai. Akan tetapi, sebagai sebuah hipotesis politik, narasi tersebut membuka ruang untuk membaca dinamika hubungan antarelite dalam pemerintahan Indonesia saat ini.
Aliansi politik tidak selalu berarti kesamaan kepentingan
Kita perlu kembali melihat bagaimana konfigurasi politik Pilpres 2024 terbentuk. Pertemuan Prabowo dan Gibran bukan sekadar penyatuan dua nama dalam satu surat suara. Di dalamnya terdapat pertemuan kepentingan politik yang jauh lebih kompleks. Prabowo membawa basis pendukung dan kekuatan politiknya sendiri, sementara Gibran menjadi figur yang memiliki hubungan langsung dengan pemerintahan Jokowi dan jaringan politik yang berkembang selama sepuluh tahun kepemimpinannya.
Dalam perspektif politik elektoral, kombinasi tersebut dapat dibaca sebagai strategi memperluas basis dukungan dan membangun koalisi yang lebih besar. Akan tetapi, kemenangan elektoral tidak selalu menjamin kesatuan kepentingan setelah pemerintahan terbentuk.
Di sinilah kita perlu memahami bahwa koalisi politik pada dasarnya merupakan arena negosiasi. Setiap aktor membawa sumber daya, kepentingan, pengaruh, dan agenda masing-masing. Selama kepentingan tersebut bertemu, hubungan politik dapat berjalan harmonis. Tetapi ketika distribusi pengaruh mulai berubah, potensi ketegangan juga terbuka.
Prabowo tentu memiliki kepentingan untuk membangun pemerintahannya sendiri. Sebagai presiden, ia membutuhkan kendali terhadap arah kebijakan, struktur pemerintahan, koordinasi politik, dan agenda pembangunan. Sementara itu, Jokowi memiliki rekam jejak kepemimpinan selama dua periode yang melahirkan jaringan politik, hubungan kelembagaan, dan basis dukungan tersendiri.
Tetapi, apakah dua pusat pengaruh tersebut dapat terus berjalan beriringan dalam satu pemerintahan? Atau justru akan memunculkan kebutuhan untuk memperjelas siapa yang menjadi pusat pengambilan keputusan politik? Hal ini jauh lebih penting daripada sekadar menebak siapa yang sedang dekat dan siapa yang sedang menjauh.
Kuda Troya: strategi politik atau sekadar metafora?
Istilah kuda Troya dalam narasi ini memiliki makna yang cukup menarik. Dalam kisah sejarah Yunani, kuda Troya adalah strategi untuk memasuki pertahanan lawan melalui sesuatu yang pada awalnya diterima sebagai hadiah. Dalam konteks politik, metafora tersebut sering digunakan untuk menggambarkan seseorang atau instrumen yang menjadi jalan masuk bagi kepentingan tertentu.
Jika metafora ini diterapkan pada konfigurasi Pilpres 2024, Gibran dapat dibaca sebagai figur yang mempertemukan Prabowo dengan sebagian kekuatan politik dan basis pemilih yang sebelumnya identik dengan Jokowi.
Tetapi, apakah kemudian Gibran hanya menjadi instrumen politik untuk memenangkan kontestasi? Tentu, kesimpulan seperti itu terlalu jauh jika tidak didukung bukti. Gibran adalah pejabat publik yang memiliki mandat konstitusional, bukan sekadar alat politik seseorang.
Meski demikian, kita tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa dalam politik elektoral, figur, popularitas, jaringan keluarga, dan kedekatan dengan kekuasaan sering kali menjadi modal politik yang sangat menentukan.
Masalahnya muncul ketika modal politik tersebut tidak diikuti oleh penguatan kapasitas institusional dan legitimasi yang kokoh. Sebab, jabatan yang diperoleh melalui kemenangan elektoral tetap membutuhkan legitimasi dalam pelaksanaan tugas. Dukungan politik dapat membantu seseorang memperoleh jabatan, tetapi tidak otomatis menjamin keberlanjutan pengaruhnya.
Di sinilah metafora kuda Troya menjadi bahan refleksi, yaitu bilamana seorang figur yang sebelumnya memiliki nilai strategis dalam sebuah aliansi akan tetap dipandang penting setelah tujuan elektoral tercapai? Itulah pertanyaan yang seharusnya kita ajukan, tanpa buru-buru menganggap bahwa skenario tersebut benar-benar sedang dijalankan.
Konsolidasi kekuasaan dan kemungkinan melemahnya pengaruh Jokowi
Dalam ilmu politik, konsolidasi kekuasaan merupakan proses ketika seorang pemimpin memperkuat kendali dan kapasitas pemerintahannya melalui penataan institusi, pengelolaan koalisi, serta pembentukan hubungan politik yang lebih stabil.
Konsolidasi tidak selalu berarti konflik terbuka. Bahkan, dalam banyak situasi, perubahan pengaruh dapat berlangsung melalui keputusan administratif, pergantian pejabat, penataan kabinet, perubahan dukungan partai, dan reposisi aktor politik.
Karena itu, apabila terjadi perubahan komposisi pejabat atau pergeseran dukungan politik, kita perlu melihatnya melalui beberapa sudut pandang.
Apakah perubahan tersebut merupakan kebutuhan organisasi pemerintahan? Apakah merupakan bagian dari evaluasi kinerja? Ataukah terdapat kepentingan politik yang lebih luas di belakangnya?
Ketiganya tidak boleh dicampuradukkan. Bahkan, ada satu hal yang patut diperhatikan, yaitu jika seorang presiden pada akhirnya membutuhkan ruang untuk menjalankan agenda pemerintahannya sendiri. Ia tidak mungkin selamanya berada dalam bayang-bayang kekuatan politik pendahulunya.
Di sisi lain, pengaruh seorang mantan presiden juga tidak otomatis hilang setelah masa jabatannya berakhir. Jaringan politik, hubungan dengan partai, popularitas, dan pengaruh sosial dapat tetap menjadi sumber daya politik yang signifikan.
Dengan demikian, relasi Prabowo dan Jokowi dapat dipahami sebagai hubungan antara dua aktor yang memiliki sumber daya politik berbeda. Apakah hubungan itu akan tetap harmonis atau mengalami perubahan, hanya dapat dinilai melalui perkembangan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Hukum menjadi instrumen pertarungan elite
Bagian paling sensitif dari hal ini adalah persoalan dokumen pendidikan Gibran dan dugaan tekanan hukum yang dikaitkan dengan dinamika politik. Demikian pula, dugaan penyadapan, penyalahgunaan kewenangan, maupun tuduhan adanya agenda politik tertentu harus dibuktikan melalui mekanisme yang transparan.
Jangan sampai hukum hanya menjadi alat untuk mempertahankan kekuasaan, dan setiap proses hukum terhadap pejabat publik hanya menjadi bagian dari operasi politik. Padahal Kita membutuhkan prinsip yang sederhana “hukum harus berlaku sama, siapa pun orangnya dan apa pun kedudukan atau jabatan politiknya berlaku sama dihadapan hukum”.
Bila seorang pejabat memiliki persoalan hukum, ia harus mendapatkan proses yang adil. Atau bila terdapat dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat, dugaan tersebut harus diperiksa secara independen. Tidak boleh ada kekebalan hukum hanya karena seseorang berada di lingkaran kekuasaan. Begitupula, tidak boleh ada kriminalisasi hanya karena seseorang kehilangan dukungan politik.
Politik dinasti dan persoalan demokrasi yang lebih besar
Ada satu persoalan yang menurut saya justru tidak boleh kita lewatkan, yaitu politik dinasti. Perdebatan mengenai Gibran sesungguhnya juga membuka kembali diskusi tentang bagaimana hubungan keluarga, popularitas, dan akses terhadap kekuasaan dapat memengaruhi kompetisi politik.
Masalahnya bukan semata-mata apakah seseorang memiliki hubungan keluarga dengan pejabat negara. Dalam negara demokrasi, setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam politik. Tetapi demokrasi juga membutuhkan kesetaraan kesempatan, integritas proses, dan kompetisi yang adil.
Ketika kedekatan dengan kekuasaan menjadi modal yang terlalu dominan, muncul pertanyaan mengenai seberapa terbuka sebenarnya ruang kompetisi politik bagi warga negara lainnya.
Apakah anak muda dari keluarga biasa memiliki kesempatan yang sama untuk memasuki ruang pengambilan keputusan? Apakah kader partai yang membangun karier politik dari bawah mendapatkan peluang yang setara? Atau Apakah kualitas, rekam jejak, dan kapasitas masih menjadi pertimbangan utama dalam menentukan kepemimpinan?
Pertanyaan-pertanyaan ini jauh lebih penting daripada sekadar memperdebatkan siapa yang sedang menang dalam pertarungan keluarga politik. Kita tidak boleh hanya mengkritik satu dinasti, tetapi membiarkan praktik serupa tumbuh di tempat lain. Kritik terhadap politik dinasti harus berlaku secara konsisten, siapa pun tokoh dan kelompok politik yang terlibat.
Lalu, di mana posisi rakyat dalam semua ini?. Hal ini menjadi bagian yang paling penting. Saat elite politik sedang membangun aliansi, sedang membagi pengaruh, atau sedang sedang berkonflik, rakyat justru sering kali menjadi penonton yang diminta memilih pihak.
Kita terlalu sering disibukkan dengan pertanyaan, siapa melawan siapa, siapa menjatuhkan siapa, siapa sedang bersekutu dengan siapa, dan siapa yang akan mendapatkan posisi berikutnya.
Padahal, ada persoalan yang jauh lebih mendasar. Bagaimana nasib masyarakat kecil? Bagaimana kebijakan pemerintah terhadap UMKM? Bagaimana lapangan pekerjaan diciptakan? Bagaimana kualitas pendidikan diperbaiki? Bagaimana pelayanan kesehatan diperkuat? Bagaimana negara menjamin kesejahteraan masyarakat?
Jangan sampai seluruh energi politik bangsa habis untuk mengurus pertarungan elite, sementara persoalan struktural masyarakat hanya menjadi pelengkap dalam pidato pemerintahan. Kita membutuhkan demokrasi yang tidak berhenti pada pergantian figur, tetapi juga mampu memastikan pergantian kebijakan yang lebih baik.
Selain itu, Negara kira membutuhkan pemerintahan yang tidak hanya kuat secara politik, tetapi juga memiliki kapasitas untuk menyelesaikan persoalan publik. Sehingga dalam isu mundurnya wapres ini masyarakat diharapkan tidak mudah terseret dalam polarisasi, fanatisme tokoh, maupun propaganda politik.
Jangan hanya membaca siapa yang berkuasa, tetapi bagaimana kekuasaan dijalankan
Apakah Gibran benar-benar sedang menghadapi tekanan politik? Atau Apakah Prabowo sedang membangun konsolidasi kekuasaan dengan mengurangi pengaruh Jokowi? Semua itu merupakan pertanyaan yang sah dalam diskusi politik, tetapi jawabannya membutuhkan bukti, bukan sekadar dugaan yang disusun menjadi sebuah cerita.
Dan, satu hal yang pasti layak menjadi perhatian kita bahwa demokrasi Indonesia tidak boleh terus-menerus dipahami sebagai pertarungan antarkeluarga, antarelite, atau antarkelompok kepentingan.
Kekuasaan harus tetap berada dalam batas konstitusi. Institusi negara harus independen. Hukum tidak boleh menjadi alat tawar-menawar politik. Dan jabatan publik harus dijalankan untuk kepentingan masyarakat.
Karena, pergantian presiden tidak otomatis berarti perubahan kualitas demokrasi. Begitu juga, Pergantian wakil presiden tidak otomatis menyelesaikan persoalan negara. Bahkan, pergantian seluruh aktor politik sekalipun tidak akan berarti banyak apabila pola kekuasaan tetap sama.
Persoalannya bukan sekadar apakah Gibran akan bertahan, atau apakah Jokowi akan kehilangan pengaruh, dan apakah Prabowo akan semakin kuat. Tetapi hal yang menjadi persoalan sesungguhnya adalah apakah semakin kuatnya kekuasaan akan diikuti semakin kuatnya tanggung jawab kepada rakyat? Karena, dalam demokrasi, yang seharusnya tidak boleh menjadi korban dari setiap pertarungan politik adalah kedaulatan rakyat itu sendiri.
“Dalam politik, lawan bisa menjadi kawan karena kepentingan, dan kawan bisa berubah menjadi lawan ketika kepentingannya tidak lagi sejalan”.
Wallahu A’lam.
Oleh:
Ahmad Erwin (Mahasiswa Pascasarjana UNM)
