Pangkep – Ketua Komisariat PMII STKIP Andi Matappa Pangkep, Sukmawati, menegaskan pentingnya keterwakilan perempuan dalam proses pembentukan Koperasi Merah Putih di Desa dan Kelurahan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Hal ini disampaikan sebagai bentuk komitmen menjalankan amanat Undang-Undang yang menjamin kesetaraan gender dan partisipasi aktif perempuan dalam berbagai bidang, termasuk koperasi (03/06/25).
Dalam pernyataannya, Sukmawati inklusivit warning (peringatan) agar seluruh tahapan pembentukan koperasi tersebut harus memastikan adanya inklusivitas dan keterlibatan perempuan. “Koperasi Merah Putih harus menjadi wadah yang adil dan setara, sesuai dengan prinsip keadilan sosial. Perempuan memiliki hak dan peran strategis dalam pengembangan koperasi desa dan kelurahan, mulai dari perencanaan hingga pengelolaan,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa pengabaian terhadap keterwakilan perempuan bukan hanya melanggar prinsip demokrasi, tetapi juga bertentangan dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan.
“Kami mendorong semua pihak, terutama kader-kader Kopri dan anggota PMII, untuk memastikan kuota perempuan terpenuhi dalam kepengurusan koperasi merah putih yang dibentuk oleh pemerintah Desa dan kelurahan. Ini bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk pengakuan terhadap kapasitas dan kontribusi perempuan dalam membangun ekonomi kerakyatan,” tambah Sukmawati.
PMII STKIP Andi Matappa sebagai organisasi mahasiswa yang berorientasi pada nilai-nilai keadilan dan kesetaraan diharapkan dapat menjadi corong komunikasi dalam menerapkan prinsip-prinsip keadilan Gender. Dukungan pembentukan Koperasi Merah Putih dinilai sangat penting sebab ini sebagai langkah strategis pemerintah pusat untuk memperkuat ekonomi rakyat serta memegang teguh prinsip inklusivitas.
