Aseranews.com, Maros – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) kembali turun ke jalan menyuarakan keresahan masyarakat Kabupaten Maros. Senin, (14/92026).
Massa aksi PMII menggelar demonstrasi di dua titik sebagai bentuk kritik terhadap sejumlah persoalan pelayanan publik yang hingga kini masih menjadi keluhan masyarakat, kata Hardiansyah selaku Koordinator Lapangan (Koorlap) Aksi PMII Maros.
Aksi diawali di Simpang Empat BRI Kabupaten Maros. Di titik tersebut, massa aksi menyampaikan sejumlah aspirasi dan tuntutan kepada pemerintah serta pihak-pihak terkait. Setelah menyampaikan aspirasi, massa kemudian bergerak menuju Kantor DPRD Kabupaten Maros untuk meminta ruang dialog dan menyampaikan tuntutan secara langsung, kata Hardiansyah.
Sesampainya di depan Kantor DPRD Kabupaten Maros, massa aksi tidak langsung masuk ke dalam gedung. Mereka terlebih dahulu menyampaikan aspirasi di depan kantor DPRD melalui orasi dan penyampaian tuntutan. Massa kemudian menunggu persetujuan dari pihak DPRD Kabupaten Maros sebelum diperbolehkan masuk ke ruang aspirasi, tambahnya.
Setelah mendapat persetujuan, massa aksi PMII akhirnya diterima di ruang aspirasi DPRD Kabupaten Maros. Dalam forum tersebut, PMII tidak sekadar menyampaikan tuntutan, tetapi juga meminta agar pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan persoalan yang dibawa dapat hadir dan memberikan penjelasan, ujarnya.
PMII meminta kehadiran dari pihak PLN, PDAM, Polres Maros, dan Bupati Maros. Namun, Bupati Maros tidak hadir secara langsung dan diwakili oleh Dinas Kopurindag, ungkapnya.
Ada empat persoalan utama yang dibawa PMII dalam forum tersebut, yakni krisis air bersih, kelangkaan BBM bersubsidi, kelangkaan LPG 3 KG, serta pemadaman listrik secara bergilir, katanya.
Keempat persoalan tersebut bukan sekadar persoalan administratif. Bagi masyarakat, air bersih, BBM, LPG, dan listrik merupakan kebutuhan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Karena itu, PMII menuntut adanya kejelasan dan langkah konkret berupa solusi nyata dari para pemangku kepentingan, bebernya.
Namun, di tengah forum yang seharusnya menjadi ruang untuk mendengarkan dan menjawab aspirasi masyarakat, muncul sebuah kejadian yang justru mengundang tanda tanya, perwakilan Polres Maros meninggalkan forum diskusi yang belum selesai, ujarnya.
Realitas itu menjadi sorotan kami, sebab forum masih berlangsung dan pembahasan mengenai aspirasi mahasiswa belum sepenuhnya selesai. Massa aksi masih berada dalam forum dan sejumlah persoalan masih membutuhkan tanggapan dari pihak-pihak terkait, terang Koordinator Lapangan (Koorlap) Hardiansyah.
Kejadian tersebut muncul pertanyaan sederhana, mngapa perwakilan Polres Maros meninggalkan forum, ujar Hardiansyah.
Padahal, sejak aksi berlangsung di lapangan, keberadaan aparat kepolisian terlihat cukup banyak melakukan pengamanan. Aparat hadir mengawal jalannya demonstrasi, menjaga situasi tetap kondusif, dan mengamankan jalannya penyampaian aspirasi, ungkapnya.
Namun ketika ruang dialog telah dibuka di dalam gedung DPRD, ketika para massa aksi dan pihak terkait duduk dalam satu forum untuk membicarakan persoalan masyarakat, justru perwakilan Polres Maros meninggalkan forum sebelum pembahasan berakhir hingga menimbulkan kesan Kapolres Maros dan jajarannya abai terhadap persoalan mendasar rakyat, tegas Hardiansyah.
Senada dengan hal itu Ketua Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Maros M. Alif Al Isra’ menegaskan bahwa masyarakat tidak cukup hanya diberikan penjelasan. Mereka membutuhkan pelayanan dan solusi yang berjalan sebagaimana mestinya.
Dan PMII tidak cukup hanya diminta menyampaikan aspirasi dengan tertib. Ketika mereka telah memilih jalan dialog, maka pihak yang dihadirkan juga semestinya mengikuti proses dialog tersebut sampai selesai, terangnya.
Di tengah berlangsungnya forum dialog, salah seorang kader PMII Maros peserta aksi kemudian menyampaikan pertanyaan langsung kepada pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Maros yang pertanyaan tersebut tidak lagi hanya berkaitan dengan empat persoalan yang menjadi tuntutan aksi, tetapi menyentuh hal yang lebih mendasar, yakni arah pembangunan Kabupaten Maros ke depan utamanya berkaitan lapangan kerja dan janji-janji politik Pemkab Maros era AS. Chaidir Syam-Muetazim Mansyur yang faktanya belum banyak yang mampu dikerjakan.
Sahabat PMII tersebut mempertanyakan bagaimana dan apa program Pemerintah Daerah Kabupaten Maros yang akan diandalkan untuk membuat Maros maju dan menjadi lebih baik ke depannya, utama berkaitan dengan penyelesaian krisis air bersih yang setiap kemarau tiba menjadi persoalan mendasar dan nyata.
Pertanyaan tersebut pada dasarnya meminta pihak pemerintah menjelaskan secara konkret program, strategi, atau langkah utama yang menjadi andalan pemerintah daerah dalam mendorong kemajuan Kabupaten Maros.
Namun, pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Maros yang hadir dalam forum tersebut tidak mampu menjawab pertanyaan itu secara jelas, harusnya yang hadir adalah Bupati atau minimal Wakil Bupati Maros, supaya bisa menjawab dengan baik, ini malah mengutus Kadis Koperindag, ujarnya.
Pertanyaan mengenai apa dan bagaimana program Pemda yang akan membuat Maros maju dan lebih baik tersebut tidak mendapatkan jawaban yang tegas dari pihak Pemda. Hal ini kemudian menjadi sorotan dalam forum dialog karena pertanyaan tersebut menyangkut arah pembangunan dan masa depan Kabupaten Maros, terang Alif.
Bagi PMII, pertanyaan tersebut bukan sekadar meminta pemerintah menyebutkan nama sebuah program. Pertanyaan itu merupakan bentuk dorongan kepada pemerintah agar mampu menjelaskan kepada masyarakat apa yang menjadi prioritas pembangunan, bagaimana strategi pemerintah dalam mewujudkannya, serta langkah konkret apa yang akan dilakukan untuk membawa Kabupaten Maros ke arah yang lebih maju, jelasnya.
Ketika pertanyaan mendasar mengenai arah dan program pembangunan tersebut tidak mampu dijawab oleh pihak Pemda yang hadir, kondisi itu menjadi catatan tersendiri dalam forum dialog antara mahasiswa dan pemerintah, pungkasnya.
Aksi PMII tersebut pada akhirnya tidak hanya menjadi ruang untuk menyampaikan empat tuntutan terkait air bersih, BBM bersubsidi, LPG 3 kilogram, dan listrik, tetapi juga menjadi ruang untuk menguji sejauh mana pemerintah daerah mampu menjelaskan visi dan program pembangunan yang akan membawa Maros menuju kondisi yang lebih baik, kata Alif lebih lanjut.
Namun hal yang sangat disayangkan adalah pihak perwakilan Polres Maros memilih meninggalkan ruangan dialog tanpa sebab, hal ini menjadi tanda tanya besar apakah tidak adanya pengawasan Polres Maros terhadap situasi yang terjadi hari ini di masyarakat terkait dengan kemacetan berkepanjangan akibat kelangkaan BBM, dugaan adanya oknum penimbun BBM bersubsidi, kelangkaan dan dugaan penimbunan Gas Elpiji bersubsidi, dan lain-lain harusnya bisa dijawab jika yang berwenang hadir, tandasnya.
