Sebagai sesama pengurus, pengkaji, dan pengkhidmat di lingkaran Nahdlatul Ulama (NU), mari kita duduk sejenak melepas peci atau merapikan sarung untuk menatap wajah jam’iyyah kita di tengah badai kemajemukan yang kian bising. Kebisingan sesungguhnya boleh jadi terselubung di balik tirai mesjid, di ruang kelas, di suatu lembaga populer, atau bahkan dalam ruang pemeliharaan pendidikan dan aktivitas sosial-ekonomi hingga politik. Bahkan hingga dalam dinamika kemajemukan ummat yang bagaikan permainan “di akar rumput” sekalipun yang lepas kontrol pengawasan secara simultan.
NU bukan sekadar organisasi masyarakat, eksistensinya adalah sebuah organisme yang bernapas, kadangkala bernafas panjang dan bernapas pendek. Namun hari ini, kita mendapati sebuah paradoks yang menggelisahkan dalam cara kita merespons realitas kemajemukan (pluralitas) yang semakin kompleks.
Pertama, bahwa ketika Struktur Kehilangan Ruh, dan Kultur Kehilangan Arah. Secara Struktural, NU seringkali terjebak dalam paradoksi atau terdapat jargon fetisisme birokrasi. Kita melihat pengurus yang lebih sibuk dengan stempel, pelantikan, dan hiruk-pikuk politik praktis ketimbang menjadi navigasi bagi umat. Ada kecenderungan struktur menjadi kaku dan elitis, sehingga ketika kemajemukan datang dalam bentuk tantangan digital atau pergeseran kelas sosial, struktur kita gagap mengatur irama musiknya. Eksistensi struktural terkadang terasa seperti menara gading, megah di atas kertas, namun sunyi dari jerit akar rumput. Secara Kultural, kekuatan utama kita, yakni fleksibilitas kiai, ustadz, imam-imam masjid kampung/kota dan santri, mulai tergerus oleh standarisasi gaya hidup modern. Kemajemukan seringkali hanya dirayakan sebagai seremoni “toleransi” di ruang-ruang canggih dan modern, sementara di tingkat bawah, gesekan pemahaman agama yang sempit mulai menyusup ke ruang-ruang pengajian, lembaga birokrasi berapiliasi NU dan semacamnya m, tanpa filter atau kendalu yang kuat.
Kedua, bahwa sesungguhnya NU menerobos kemajemukan, bukan sekadar “Ada”, tapi juga “Berdaya”. Kemajemukan hari ini bukan lagi soal beda agama semata, tapi soal beda algoritma, beda kelas ekonomi, dan beda orientasi politik. Bagaimana NU hadir? Sesungguhnya harus ada pola reposisi struktural (memilah dan memilih atau bahkan ada klasifikasi dan klarifikasi secara terstruktur). Artinya Struktur NU harus berhenti memposisikan diri sebagai “penguasa” dan mulai menjadi “pelayan” (Khidmah) bagi umat. Tidak memberikan peran ruang khusus di NU bagi jam’iyyah NU yang masih barlabel “tempelan” tanpa identitas pengakuan yang jelas.
Menerobos kemajemukan berarti struktur harus inklusif terhadap anak muda, teknokrat, dan kaum marjinal. Jangan sampai struktur NU hanya menjadi bumper bagi kepentingan sesaat, sementara umat berjalan sendiri mencari pegangan di ruang publik menjadi sebaran dan hempasan internet tanpa batas. Ujung-ujungnya menjadi warga NU yang sekadar menjual identitas, maka seketika identitas tidak lagi menjadi jualan mahal, maka dengan mudah mengubah peran publiknya untuk menghilangkan identitas ke -NU-an.
Pada titik inilah, revitalisasi kultural NU menjadi benteng atau bendungan terakhir yang tidak boleh bobol dengan kekuatan arus kegagalan pada peran struktural NU. Ia harus tetap menjadi “arus air” yang bisa masuk ke wadah mana pun tanpa kehilangan kejernihannya. Eksistensi kultural harus mampu menembus sekat-sekat fanatisme dengan moderasi yang substansial (Wassatiyah), bukan sekadar jargon di ruang-ruang forum “Cari-cari Muka” alias CCM.
Bagaimana kita menuju sintesa yang harmonis dalam membangun kolaborasi massif. Ada apa dengan kita? Sesungguhnya kita sedang mengalami anomi fungsional. Struktur berjalan ke utara mencari kuasa, kultur berjalan ke selatan menjaga tradisi, namun keduanya seringkali lupa bertegur sapa di tengah jalan. Segolongan mencuak ke atas tanpa menoleh ke bawah, sementara golongan bawah tanpa beban melakukan pembiaran tanpa menengok ke atas. Akhirnya muncul tekanan primordialisme bahkan gerakan narsisme tanpa kepedulian. Hanya terhubung dengan gerakan-gerakan proposal, les-les sumbangan atau gerakan pengarahan massa dala suatu kegiatan formalitas.
Eksistensi NU dalam menerobos kemajemukan hanya akan bermakna berdaya guna bilamana struktural memberikan perlindungan hukum, kebijakan, dan ruang gerak yang sistematis bagi kaum minoritas dan kelompok yang terpinggirkan. Sisi lain, Kultural menyediakan narasi kasih sayang (Rahmah) yang bisa diterima oleh mereka yang bahkan tidak berbaju NU sekalipun tanpa jualan sekat dan batas identitas.
Waakhiran. Jika NU Struktural adalah tubuhnya, dan NU Kultural adalah nyawanya, maka kemajemukan ummat adalah medan juangnya. Tanpa sinkronisasi keduanya, kita hanya akan menjadi ukiran fosil sejarah yang besar secara angka, namun kerdil secara pengaruh dan dampak universal bagi umat dan bangsa ini. Kita tidak butuh NU yang hanya pandai beretorika tentang kebhinekaan di podium, kita butuh NU yang tangannya kotor karena merangkul mereka yang berbeda, dan kakinya letih karena berjalan bersama ummat yang sedang kebingungan di persimpangan zaman. Namun juga tidak longgar dalam merangkul warga “rumah” atau “kampung” orang lain, tanpa mahar dan pinangan yang jelas. Sangat boleh jadi “mereka” atau orang lain akan membuat identitas tersendiri yang memperkeruh identitas yang sesungguhnya.
Wallahul Muwaffiq ila Aqwamit Thariq.
Penulis : Muhammad Jufri
(Pemerhati Kajian Struktural dan Kultural NU)
