“Hei antek-antek asing!” adalah salah satu seruan paling ikonik Prabowo Subianto sebelum ia menjadi presiden. Kalimat itu bukan sekadar slogan; ia adalah simbol perlawanan terhadap dominasi kepentingan luar, seruan populis yang menempatkan Prabowo–Gibran sebagai representasi keberpihakan pada rakyat Indonesia. Namun hari ini, ketika kekuasaan telah digenggam, narasi itu justru berbalik arah. Prabowo–Gibran tak lagi berdiri berhadap-hadapan dengan kekuatan asing, melainkan duduk rapi di meja diplomasi global, berbicara dalam bahasa yang sama dengan para elit internasional yang dulu ia kecam.
Pernyataan Presiden Prabowo terkait konflik Palestina–Israel memperjelas ironi tersebut. Dengan menekankan bahwa perdamaian hanya mungkin terjadi jika keamanan Israel dijamin, Prabowo memilih diksi yang bagi sebagian masyarakat terasa lebih akrab dengan kepentingan geopolitik Barat ketimbang suara solidaritas yang selama ini diharapkan dari Indonesia. Two-state solution memang terdengar normatif dan diplomatis, tetapi dalam konflik yang timpang, bahasa netral sering kali menjadi selubung ketidakberanian moral. Publik bertanya: di mana posisi Indonesia yang dulu lantang menyebut penjajahan sebagai kejahatan kemanusiaan?
Kontradiksi ini tidak berdiri sendiri. Dalam isu domestik, retorika keras Prabowo tentang pemberantasan mafia tanah juga menghadapi kenyataan pahit di lapangan. Sebelum berkuasa, Prabowo berulang kali menegaskan bahwa mafia tanah adalah musuh rakyat dan harus diberantas sampai ke akar. Namun hari ini, laporan perampasan tanah, konflik agraria, dan penggusuran yang merugikan rakyat kecil justru terus bermunculan. Negara hadir dengan aparat, tetapi sering kali absen sebagai pelindung. Yang berdiri kuat justru modal, izin, dan kepentingan elite.
Di sinilah kekecewaan publik menemukan pijakannya. Bukan karena rakyat menolak diplomasi atau pembangunan, melainkan karena mereka melihat jarak yang kian lebar antara kata dan kenyataan. Ketika seorang pemimpin membangun kekuasaannya dari kemarahan rakyat terhadap ketidakadilan, lalu setelah berkuasa justru mereproduksi pola yang sama dalam wajah yang lebih rapi dan berbahasa halus, maka yang runtuh bukan hanya kepercayaan, tetapi juga legitimasi moral.
Dari sudut pandang politik kritis, apa yang terjadi hari ini mencerminkan transformasi klasik populisme menjadi elitis. Retorika perlawanan digunakan untuk merebut kekuasaan, lalu ditanggalkan demi stabilitas, investasi, dan pengakuan internasional. “Antek asing” tak lagi diteriakkan, bukan karena masalahnya selesai, tetapi karena kekuasaan menuntut kompromi—dan kompromi itu dibayar oleh rakyat yang kehilangan tanah, suara, dan makna kedaulatan.
Opini publik yang marah bukanlah bentuk kebencian buta, melainkan alarm demokrasi. Rakyat sedang mengingatkan: janji tidak pernah ikut dilantik, tetapi ia hidup dalam ingatan kolektif. Seorang presiden boleh mengubah strategi, tetapi tidak boleh menghapus sejarah ucapannya sendiri. Sebab ketika kekuasaan terlalu jauh meninggalkan kata-katanya, maka yang tersisa hanyalah satu pertanyaan tajam: apakah negara masih berjalan bersama rakyat, atau rakyat sekadar menjadi slogan usang dalam arsip kampanye?.
Penulis :
Andi Nur Salsabila
Sekertaris umum PMII cabang Gowa
