Gowa adalah tanah yang diwarisi bukan hanya sejarah, tetapi juga kehormatan. Di tanah ini, siri’ bukan sekadar petuah leluhur yang dipajang dalam pidato-pidato seremonial. Ia adalah napas yang menjaga marwah seseorang, terlebih mereka yang dipercaya memimpin. Sebab kekuasaan tanpa siri’ hanyalah jabatan yang kehilangan kehormatan.
Hari ini, saya memandang Gowa dengan dada yang sesak.
Bukan karena daerah ini kekurangan pembangunan. Bukan pula karena kami tidak lagi memiliki potensi untuk maju. Tetapi karena Gowa sedang menghadapi sesuatu yang jauh lebih berbahaya: krisis kepercayaan terhadap pemimpinnya.
Riuhnya polemik yang menyeret nama Bupati Gowa bukan lagi sekadar percakapan liar di media sosial. Persoalan tersebut telah bergulir hingga menjadi objek Hak Angket DPRD Kabupaten Gowa. Ini menunjukkan bahwa persoalan telah memasuki ruang pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, bukan lagi sekadar ranah privat sebagaimana sering dipersepsikan.
Hak angket tidak lahir untuk mengurusi gosip. Hak angket digunakan ketika lembaga legislatif memandang ada persoalan yang perlu dimintai pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan. Maka ketika persoalan telah sampai pada tahap ini, masyarakat berhak bertanya. Bukan karena ingin menghakimi, tetapi karena ingin memperoleh kepastian.
Sayangnya, yang kami lihat justru sebaliknya.
Di tengah kegelisahan masyarakat, di tengah nama Kabupaten Gowa menjadi sorotan, di tengah publik menunggu penjelasan yang meneduhkan, roda pemerintahan tetap berjalan seolah tidak sedang terjadi krisis kepercayaan. Bahkan sempat dilakukan pembahasan agenda Beautiful Malino. Tentu pemerintahan tidak boleh berhenti bekerja. Namun saya bertanya, apakah menjaga kepercayaan rakyat bukan bagian dari pekerjaan seorang pemimpin?
Diam mungkin terasa nyaman bagi penguasa. Tetapi bagi rakyat, diam adalah ruang kosong yang akan diisi oleh kecurigaan.
Yang membuat saya kecewa bukan hanya polemik itu sendiri. Melainkan kesan bahwa suara masyarakat tidak cukup penting untuk didengar. Seolah kritik hanyalah angin lalu. Seolah kepercayaan publik bukan sesuatu yang perlu dipulihkan.
Inilah yang saya sebut sebagai arogansi kekuasaan.
Arogansi bukan selalu tentang kata-kata kasar. Arogansi juga tampak ketika seorang pemimpin merasa tidak perlu menjelaskan kegelisahan rakyatnya. Ketika jabatan dianggap cukup menjadi tameng dari pertanggungjawaban moral. Ketika kekuasaan lebih sibuk mempertahankan wibawa daripada mengembalikan kepercayaan.
Padahal seorang pemimpin tidak hanya bertanggung jawab atas pembangunan fisik. Ia juga bertanggung jawab menjaga marwah daerah yang dipimpinnya.
Di Gowa, kami diajarkan bahwa siri’ adalah harga diri. Bahwa rasa malu bukan kelemahan, melainkan tanda seseorang masih memiliki kehormatan. Karena itu, yang paling menyedihkan hari ini bukan hanya polemik yang terjadi, melainkan hilangnya kepekaan terhadap rasa malu di hadapan rakyat sendiri.
Saya tidak sedang menulis karena membenci seseorang. Saya menulis karena terlalu mencintai Gowa untuk memilih diam.
Sebab ketika masyarakat mulai kehilangan kepercayaan kepada pemimpinnya, yang runtuh bukan hanya citra seorang kepala daerah. Yang ikut runtuh adalah wibawa pemerintahan, kehormatan institusi, dan kebanggaan masyarakat terhadap daerahnya sendiri.
Jabatan akan berakhir. Kekuasaan akan berganti. Tetapi sejarah selalu memiliki cara untuk mengingat siapa yang memilih mendengar rakyat, dan siapa yang memilih berlindung di balik kekuasaan.
Semoga Gowa tidak hanya dikenang sebagai tanah para pemberani, tetapi juga sebagai tanah yang tetap berani mengingatkan pemimpinnya ketika kekuasaan mulai lupa pada siri’.
Andi Nur Salsabila
Sekertaris umum PMII cabang Gowa
