Aseranews.com, Gowa – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Gowa menilai pelemahan rupiah yang terus terjadi di tengah terungkapnya dugaan korupsi pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan cerminan dari krisis tata kelola pemerintahan yang semakin nyata, Senin 8/6/2026.
Bagi PMII Gowa, kondisi ini tidak dapat dipandang sebagai persoalan yang berdiri sendiri. Pelemahan rupiah, munculnya kasus korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN), berbagai polemik yang mengiringi pelaksanaan program-program strategis pemerintah, hingga persoalan ketidakpastian hukum menunjukkan adanya persoalan serius dalam kapasitas negara mengelola kebijakan publik.
Ketua Cabang PMII Gowa, Awal Nugraha, menegaskan bahwa pemerintah saat ini terlihat lebih berorientasi pada ekspansi program dibanding memperkuat fondasi kelembagaan yang menjadi syarat utama keberhasilan pembangunan.
“Kita menyaksikan bagaimana pemerintah meluncurkan berbagai program besar dengan anggaran yang fantastis. Program Makan Bergizi Gratis dijalankan secara masif, Koperasi Desa Merah Putih dibentuk secara nasional, tetapi pada saat yang sama justru muncul dugaan korupsi yang menyeret pimpinan lembaga pelaksana. Ini menunjukkan bahwa ambisi politik tidak diimbangi dengan kesiapan institusi,” tegas Awal Nugraha.
Menurutnya, kasus yang terjadi di BGN bukan sekadar persoalan individu yang menyalahgunakan jabatan, melainkan alarm atas lemahnya sistem pengawasan negara.
“Korupsi pada program yang diklaim sebagai investasi masa depan generasi bangsa menunjukkan bahwa negara sedang menghadapi masalah serius dalam tata kelola. Jika program prioritas saja bisa tersandung dugaan korupsi, bagaimana publik bisa yakin terhadap efektivitas program-program lainnya?” ujarnya.
Awal menjelaskan bahwa dalam perspektif ekonomi politik, pelemahan rupiah tidak hanya dipengaruhi faktor eksternal. Kepercayaan pasar terhadap kualitas institusi, kepastian hukum, dan arah kebijakan pemerintah juga menjadi faktor penting.
Mengacu pada pemikiran Douglass North, pembangunan ekonomi sangat bergantung pada kualitas institusi. Ketika institusi gagal menjamin transparansi, kepastian hukum, dan akuntabilitas, maka kepercayaan akan melemah dan biaya ekonomi akan semakin besar.
Awal juga menyoroti persoalan ketidakpastian hukum yang dinilainya semakin memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat maupun investor terhadap Indonesia.
“Pembangunan ekonomi yang sehat tidak hanya membutuhkan stabilitas fiskal dan moneter, tetapi juga kepastian hukum. Ketika publik melihat adanya inkonsistensi dalam penegakan hukum, perubahan kebijakan yang sulit diprediksi, serta berbagai keputusan yang memunculkan polemik di tengah masyarakat, maka kepercayaan terhadap negara akan ikut tergerus,” katanya.
Menurutnya, hukum merupakan fondasi utama bagi stabilitas ekonomi dan politik. Ketika kepastian hukum melemah, maka ruang ketidakpastian akan semakin besar dan berdampak pada iklim investasi maupun kepercayaan publik terhadap negara.
“Pasar membutuhkan kepastian. Masyarakat juga membutuhkan kepastian. Ketika hukum tidak mampu memberikan rasa keadilan dan kepastian, maka kepercayaan terhadap institusi negara akan menurun. Pada akhirnya yang dirugikan bukan hanya iklim investasi, tetapi juga rakyat secara keseluruhan,” tegas Awal.
“Rupiah bukan sekadar angka di layar perdagangan valuta asing. Rupiah adalah refleksi dari tingkat kepercayaan terhadap kemampuan negara mengelola ekonomi dan anggaran publik. Ketika kepercayaan itu menurun, dampaknya akan dirasakan oleh seluruh masyarakat,” lanjutnya.
PMII Gowa juga menyoroti pola pembangunan yang dinilai terlalu berorientasi pada penciptaan program baru tanpa disertai penguatan kapasitas birokrasi dan sistem pengawasan.
Dalam teori Embedded Autonomy yang dikemukakan Peter Evans, negara yang berhasil adalah negara yang ditopang birokrasi profesional, kompeten, dan berintegritas. Sebaliknya, ketika jabatan publik tidak diisi oleh figur yang memiliki kapasitas memadai, maka kebijakan yang baik sekalipun berpotensi gagal di tingkat implementasi.
“Kita tidak bisa menutup mata terhadap fakta bahwa berbagai kebijakan besar saat ini dijalankan di tengah banyaknya kritik terhadap kualitas tata kelola dan kapasitas sebagian pejabat publik. Negara tidak boleh dikelola hanya dengan optimisme dan pencitraan. Negara harus dikelola dengan kompetensi, integritas, dan kemampuan manajerial yang kuat,” lanjutnya.
PMII Gowa menilai bahwa program MBG maupun Koperasi Desa Merah Putih pada prinsipnya dapat menjadi instrumen kesejahteraan rakyat. Namun program tersebut berpotensi menjadi beban fiskal dan sumber masalah baru apabila tidak ditopang oleh tata kelola yang baik.
“Jangan sampai pemerintah terlalu sibuk menjual harapan kepada rakyat sementara instrumen untuk mewujudkan harapan itu sendiri tidak disiapkan dengan matang. Program besar tanpa institusi yang kuat hanya akan melahirkan pemborosan, ketidakpercayaan, dan potensi penyimpangan,” tegas Awal.
Karena itu PMII Gowa mendesak Presiden untuk melakukan evaluasi total terhadap tata kelola program-program strategis nasional, memperkuat sistem pengawasan anggaran, memastikan kepastian hukum bagi seluruh warga negara, serta mengevaluasi pejabat-pejabat yang terbukti tidak memiliki kapasitas dan integritas dalam menjalankan amanah negara.
“Korupsi yang terjadi pada program prioritas negara, melemahnya rupiah, dan menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi hukum harus menjadi peringatan keras bagi pemerintah. Yang dibutuhkan bangsa ini bukan sekadar program yang besar, melainkan negara yang kuat, birokrasi yang kompeten, hukum yang berkeadilan, dan pemerintahan yang akuntabel. Jika tidak, maka yang kita saksikan hanyalah besarnya ambisi yang tidak mampu ditopang oleh kapasitas negara itu sendiri,” tutup Awal Nugraha.
