Aseranews.com, Makassar – Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Sulawesi Selatan resmi merilis pernyataan sikap terkait polemik dugaan penyimpangan kuota haji yang menyeret nama mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut).
Ketua GP Ansor Sulsel, Muhammad Ridwan Yusuf, menegaskan bahwa seluruh kader di daerah tetap berada dalam satu komando yang solid.
Ia menyatakan bahwa GP Ansor Sulsel tegak lurus mengikuti arahan Pimpinan Pusat (PP) GP Ansor yang dikomandoi Addin Jauharuddin. Sebagai organisasi kader dengan sistem hierarki yang ketat, ia meminta seluruh kader Ansor Sulsel untuk tetap patuh dan taat pada mekanisme organisasi yang terpimpin demi menjaga marwah organisasi.
Kedisiplinan organisasi, menurutnya, adalah kunci agar tidak ada tindakan sporadis yang justru merugikan nama baik Ansor
“Kami di Sulawesi Selatan tegak lurus mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat,” ujar Ridwan.
Terkait proses hukum yang berjalan, Ridwan menjelaskan bahwa langkah organisasi sudah sangat jelas. PP GP Ansor telah memberikan mandat penuh kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PP GP Ansor untuk melakukan pendampingan secara profesional.
Penunjukan LBH ini dipandang sebagai bentuk tanggung jawab organisasi untuk memastikan hak-hak hukum kader terpenuhi, sembari tetap menjunjung tinggi supremasi hukum dan menghormati proses yang sedang berlangsung di lembaga berwenang.
Lebih lanjut, Ridwan mengimbau para kader di Sulawesi Selatan agar tidak terprovokasi oleh berbagai narasi yang berkembang di ruang publik. Ia menekankan bahwa organisasi lebih memilih menempuh mekanisme hukum resmi daripada terjebak dalam polemik yang tidak produktif.
Sebagai bentuk dukungan moril, Ridwan meminta kader di Sulsel tetap memberikan dukungan doa agar Gus Yaqut diberikan kekuatan dalam menghadapi proses ini.
Kader dilarang menciptakan kegaduhan dan diminta tetap menjaga situasi daerah agar tetap kondusif. Semua pihak diharapkan bersabar dan menghormati proses hukum hingga ada keputusan resmi dari lembaga terkait.
“Kami mengedepankan kebijaksanaan. Biarkan proses hukum berjalan secara profesional di bawah pengawalan LBH kami,” pungkas Ridwan.
