Aseranews.com, Pangkep – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) menyoroti serius kasus keracunan yang dialami sejumlah siswa yang diduga konsumsi Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang disalurkan oleh SPPG 02 Labakkang di beberapa sekolah di Kabupaten Pangkep.
Ketua PMII Pangkep, Ahmad Ma’ruf, menyampaikan keprihatinannya atas insiden tersebut, program MBG yang sejatinya bertujuan meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan peserta didik justru berujung pada ancaman keselamatan siswa.
” Kami sangat menyayangkan kejadian semacam ini, program yang seharusnya menjamin asupan gizi bagi siswa malah menimbulkan keracunan, kejadian ini menunjukkan adanya kelalaian serius dalam proses pengadaan, pengolahan, hingga distribusi makanan” Tandasnya
Melalui Ahmad Ma’ruf menyebutkan PC PMII Pangkep menilai kasus ini tidak boleh dianggap sebagai insiden biasa, pemerintah daerah dan instansi terkait diminta segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG mulai standar kebersihan dapur, kualitas bahan pangan, serta pengawasan distribusi makanan ke sekolah-sekolah.
Selain itu, PC PMII Pangkep mendesak Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkep untuk bertanggung jawab penuh, transparan dalam menyampaikan hasil pemeriksaan kepada publik.
“Kesehatan dan keselamatan siswa mejadi prioritas utama. Jangan sampai program MBG dijalankan hanya sebatas menggugurkan kewajiban tanpa pengawasan ketat, jika perlu, program ini dihentikan sementara sampai benar-benar aman untuk dikonsumsi”
Lebih lanjut Ahmad Ma’ruf juga meminta agar para korban mendapatkan penanganan medis maksimal serta pendampingan hingga pulih sepenuhnya. Pihak sekolah diharapkan lebih proaktif dalam memastikan makanan yang diterima siswa layak dan aman.
“Kami berkomitmen untuk terus mengawal persoalan ini hingga ada langkah konkret dan perbaikan nyata dari pemerintah daerah demi mencegah kejadian serupa terulang di kemudian hari, pihak terkait menjadikan insiden ini sebagai pelajaran penting dalam pelaksanaan kebijakan publik yang menyangkut keselamatan generasi muda.
