Aseranews.com, Gowa – Forum Kajian dan Gerakan Advokasi Kerakyatan (FK-GARDA) menggelar aksi unjuk rasa terkait dugaan ketidaktertiban administrasi perizinan pembangunan dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) kantor atau depot operasional Green SM Makassar yang berlokasi di Jalan Tun Abdul Razak, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Kamis (19/11/2026).
Aksi tersebut merupakan bentuk respons dan kontrol sosial FK-GARDA terhadap dugaan bahwa perusahaan telah menjalankan aktivitas operasional selama kurang lebih satu tahun sebelum dokumen perizinan bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) diterbitkan.
FK-GARDA menilai persoalan ini bukan sekadar persoalan administratif biasa. Sebab, perizinan pembangunan dan SLF merupakan instrumen hukum yang wajib dipenuhi untuk memastikan bahwa pembangunan serta pemanfaatan bangunan telah sesuai dengan ketentuan keselamatan, tata ruang, dan standar teknis yang berlaku.
Berdasarkan persoalan tersebut, FK-GARDA mendesak Pemerintah Kabupaten Gowa agar tidak tinggal diam dan segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap legalitas perizinan Green SM Makassar, termasuk menelusuri proses penerbitan dokumen yang berkaitan dengan pembangunan dan pemanfaatan bangunan tersebut.
Asfar: Investasi Tidak Boleh Mengangkangi Supremasi Hukum
Dalam orasinya, Jenderal Lapangan FK-GARDA, Asfar, menegaskan bahwa keberadaan investasi di suatu daerah harus tetap berjalan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Menurutnya, kepentingan ekonomi tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kewajiban administratif maupun regulasi yang telah ditetapkan negara.
Asfar menekankan bahwa persoalan yang diangkat FK-GARDA bukanlah bentuk penolakan terhadap investasi ataupun aktivitas usaha, melainkan tuntutan agar setiap perusahaan menjalankan kegiatan operasional dengan tetap mematuhi seluruh ketentuan hukum.
Ia berpandangan bahwa jangan sampai kepentingan investasi justru ditempatkan lebih tinggi daripada supremasi hukum. Sebab, setiap badan usaha memiliki kewajiban yang sama untuk tunduk terhadap regulasi yang berlaku, tanpa memandang besarnya modal maupun kepentingan ekonomi yang dibawa.
Lebih lanjut, Asfar menyoroti tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Gowa sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam pengawasan dan penegakan aturan perizinan. Menurutnya, pemerintah harus hadir memberikan kejelasan terhadap setiap dugaan pelanggaran, bukan justru membiarkan persoalan tersebut tanpa penyelesaian.
Ia juga menegaskan bahwa apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran administrasi perizinan, pemerintah harus mengambil tindakan tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagi Asfar, penegakan hukum tidak boleh bersifat diskriminatif. Hukum harus berlaku bagi seluruh pihak, termasuk perusahaan yang menjalankan aktivitas bisnis dan memiliki kepentingan investasi di daerah.
Enam Poin Tuntutan FK-GARDA
Dalam aksi tersebut, FK-GARDA menyampaikan enam tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Gowa, yaitu:
1. Mendesak Bupati Gowa untuk melakukan pemeriksaan terkait izin bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) kantor Green SM Makassar.
2. Mendesak instansi pemerintah terkait melakukan pemeriksaan terhadap Dinas PUPR, DPMPTSP, serta pihak perusahaan Green SM Makassar untuk membuktikan kepatuhan hukum dalam penerbitan dokumen perizinan pembangunan dan pemanfaatan bangunan perusahaan.
3. Meminta Pemerintah Kabupaten Gowa mengusut dugaan pelanggaran administrasi perizinan serta menelusuri proses penerbitan dokumen yang bersangkutan.
4. Mendesak dilakukannya evaluasi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam proses penerbitan izin apabila ditemukan ketidaksesuaian prosedur.
5. Meminta agar diberikan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila terbukti terdapat pelanggaran.
6. Menegakkan supremasi hukum.
FK-GARDA Tegaskan Komitmen Mengawal Persoalan
Melalui aksi tersebut, FK-GARDA menegaskan bahwa persoalan dugaan ketidaktertiban administrasi perizinan Green SM Makassar harus mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Gowa.
FK-GARDA meminta pemerintah tidak hanya memberikan respons secara normatif, tetapi juga melakukan pemeriksaan secara objektif, transparan, dan menyeluruh agar seluruh proses perizinan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Bagi FK-GARDA, gerakan advokasi bukan sekadar aktivitas turun ke jalan, melainkan bagian dari tanggung jawab organisasi dalam menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan serta mengawal kepentingan publik.
FK-GARDA menegaskan akan terus mendorong transparansi dan mengawal persoalan tersebut hingga terdapat kejelasan dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan.
Investasi boleh tumbuh, usaha boleh berkembang, tetapi hukum tidak boleh dikorbankan. Sebab, pembangunan yang baik bukan hanya tentang pertumbuhan ekonomi, melainkan juga tentang kepatuhan terhadap hukum dan tanggung jawab terhadap kepentingan publik.








