Aseranews – Anggota DPRD Maros dari Partai Amanat Nasional (PAN) Amri Yusuf dikecam keras oleh warga Bontoa setelah komentarnya di media sosial Facebook yang diduga akun facebook tersebut milik yang bersangkutan dinilai menghina dan tak pantas dilakukan oleh seorang pejabat publik.
Dalam diskusi ‘panas’ di grup Facebook Info Kejadian Maros, seorang warga menyoroti ketidakseriusan pemerintah dalam menyelesaikan masalah air bersih di Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros yang dianggap lebih mendesak daripada pembangunan kantor camat baru.
Namun, respons Amri Yusuf justru memancing amarah. Komentar Amri Yusuf yang menyebutkan, “Yang jadi masalah banyak orang ndak mau beli air… maunya gratis,” langsung menuai protes.
Abdul Azis HT, tokoh pemuda Bontoa, dengan tegas mengecam Amri. “Kami bukan pengemis yang meminta air gratis.
Dari puluhan tahun yang lalu ketika musim kemarau tiba, maka kami sebagian besar desa di Kecamatan Bontoa sudah beli air yang dibawa oleh penjual air masuk ke ke kampung kami, tegas Mantan Ketua Umum PB HIPMI Maros Raya itu.
Komentar Amri Yusuf tidak hanya merendahkan kami sebagai warga Kecamatan Bontoa, tapi juga menunjukkan ketidakpekaannya terhadap masalah yang sudah bertahun-tahun kami alami,” terang Abd. Azis HT, sesuai keterangannya, sabtu (21/9/24).
Senada dengan hal itu, Direktur Salewangang Institute Makmur Daeng Sikki, juga turut menanggapi pernyataan kontroversial ini. Menurutnya, komentar Amri Yusuf bukan hanya sekadar tidak pantas, tapi juga mencerminkan ketidakmampuan seorang pejabat publik dalam memahami kewajibannya.
“Setiap kemarau tiba, desa pesisir Kecamatan Bontoa selalu membeli air dari mobil tangki dengan harga mahal, dan itu sudah berlangsung puluhan tahun” problem itu belum pernah secara tuntas diatasi oleh Pemerintah Kabupaten Maros, sementara semua warga masyarakat berhak mendapatkan air bersih yang layak, karena itu dijamin oleh undang-undang,” tegas Makmur.
Pernyataan Amri Yusuf yang paling disorot adalah ketika ia mengatakan, “Adakah orang mati di sana kah gara-gara tidak ada air?” Makmur menilai komentar ini sangat tidak berperikemanusiaan.
“Apakah harus menunggu korban jiwa baru masalah ini dianggap serius? Ini jelas pernyataan yang kejam dan menunjukkan betapa tidak pedulinya Amri Yusuf terhadap dampak serius ketiadaan air bersih, seperti diare, stunting, gizi buruk, dan penyakit kulit lainnya,” ujar Makmur dengan nada keras.
Lebih jauh, Amri Yusuf justru menyuruh warga untuk mencari solusi sendiri dengan menyatakan, “Siapa yang paling pintar di Bontoa yang kira-kira punya solusi tentang cara mengatasi air di sana? Sebutmi namanya nanti saya datangi.” Makmur menyebut pernyataan ini sebagai wujud kegagalan total seorang wakil rakyat.
“Ini tugas Amri Yusuf sebagai anggota DPRD yang sudah menjabat berulang kali. Gajinya dibayar dari uang rakyat, tapi malah menyuruh rakyat mencari solusi. Ini keterlaluan dan sangat tidak bertanggung jawab,” cetusnya.
Kritik lebih tajam muncul saat Amri Yusuf menyatakan bahwa “Mobil tangki itu solusi terbaik untuk wilayah Bontoa, bukan instalasi perpipaan ataupun membeli alat pengolahan air asin jadi tawar”, kata Makmur lebih lanjut.
Perlu diingat bahwa Amri Yusuf itu satu partai dengan Bupati Maros Chaidir Syam. Selain hubungan politik, beliau berdua juga ipar, bahkan saat ini, Amri Yusuf menjadi ketua tim pemenangan Chaidir Syam-Muetazim Mansyur di Pilkada Maros, terangnya.
Artinya Chaidir Syam diduga kuat mengetahui bahwa, solusi yang didorong rekan separtainya ialah mobil tangki.
Sementara, baru saja Chaidir Syam meresmikan Boster di Tangkuru, serta beberapa proyek-proyek daerah untuk instalasi pipa, yang tidak nyambung dengan solusi mobil tangki. Artinya, kemungkinan besar semua proyek daerah terkait air bersih di Bontoa akan mangkrak, bebernya.
“Perlu saya pikir Kejaksasan Negeri Maros untuk segera melakukan penyelidikan terkait dengan potensi proyek-proyek mangkrak dan meminta BPK atau BPKP untuk melakukan penilaian kerugian negara akibat kebijakan Chaidir Syam selaku Bupati Maros yang sengaja membuat proyek berpotensi mangkrak dan dimintai pertanggungjawaban secara hukum karena merugikan keuangan negara”, imbuhnya.
Kontributor : Rahmatullah
