Aseranews – 27/3/2024
Kutai Timur — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kutai Timur Hapnie Armansyah sangat geram lantaran undangannya berdialog terkait program pemerintahan tidak dipenuhi oleh berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur.
Hapnie Armansyah Legislator dari PPP Mengungkapkan bagaimana OPD bisa mengerti dan paham akan keluhan masyarakat jika diundang saja tidak bisa hadir dengan berbagai alasan. Hal ini katanya tentu tidak patut untuk dicontoh.
“Sudah sering terjadi. Bukan satu dua kali. Kami akan coba cari tahu alasan mereka apa,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Kekecewaan ini disebutnya tidak hanya dirinya yang rasakan, namun hampir seluruh anggota DPRD. Dikatakannya, pimpinan OPD yang diundang banyak yang melakukan perjalanan dinas.
“Kita akan telusuri apakah undangan memang datang ketika mereka berada di luar daerah atau tidak,” ujarnya.
Kurangnya keseriusan pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Dinas Pekerja Umum (PU) dan Dinas Pariwisata (Dispar) Kutim.
“Ini sudah diundang OPD-OPD, kami minta minimal sekretarisnya hadir kan. Cuma kayaknya pemerintah tidak serius. Yang dikirim orang-orang yang tidak kompeten, kami minta sekretaris, yang datang kabid,” bebernya saat ditemui.
“Kemarin (kita undang) juga Dinas PU, yang datang kabid tata ruang. Terus hari ini kami mengundang Dispora, Disdik bersama Dispar, enggak ada satu pun yang hadir. Jadi kami merasa mereka tidak serius,” tambahnya dengan tegas.
“Dispora itu nggak ada konfirmasi sama sekali. Dinas Pariwisata alasannya FGD. Padahal bisa aja tu sekretarisnya datang ke sini,” jelas Hapnie.
“Mereka anggap sepele ini DPRD. Mereka bilang kita kacang-kacang kah..? Ini mengenai hak masyarakat. Jangan dianggap sepel yang begini-begini. Masa kamu jalankan pemerintahan terus nggak ada yang kontrol,” pungkasnya menegaskan.
Pemerintah harus terbuka terkait program pemerintah yang telah direalisasikan yang termuat dalam LKPJ sehingga rakyat mengetahui juga apa yang selama ini kerjakan oleh Pemerintah Kutai Timur.
Jika memang sudah menjadi tanggung jawab maka harus dilaksanakan sebagaimana kita undang secara resmi untuk menindaklanjuti terkait Pembahasan Program Pemerintah.
Hapnie menegaskan, yang dibahas pada pertemuan ini sangat sensitif. Meminta kepada para OPD untuk tidak main-main. “Karena ini urusan rakyat, bukan urusan segelintir orang, jadi perjelas kehadirannya,” desaknya.
“Maksudnya, saya nggak mau bilang nggak kompeten ya, tapi harusnya (yang datang) urusi kerjaan ini kan minimal sekretaris lah. Itu kita bisa terima karena kan menguasai juga ya kan? Jadi saya rasa pemerintah ini kayaknya betul-betul nggak serius,” tambahnya lagi.
Fungsi legislator salah satunya adalah melakukan pengawasan terhadap kinerja eksekutif (pemerintah). Namun, Hapnie merasa eksekutif tidak lagi menghargai lembaganya.
“Kalau dewan kan memberikan masukan, fungsi kami kan di sini pengawasannya. Pemerintahan itu kan mitra kami. Tapi kami kan harus mengawasi. Jadi saya kecewa, mereka enggak menghormati lembaga ini,” tuturnya dengan lantang.
Diakuinya, lembaga dewan telah membuat pansus, dan di bulan suci Ramadan ini pihaknya hadir untuk membahas secara serius.
“Puasa ini kami semua datang ke sini menjalankan tugas dan tanggung jawab kami sebagai anggota DPR dalam anggota pansus, kebetulan saya ketuanya. Tapi kayaknya respons pemerintah nggak ada keseriusan.”
Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kutim itu mengatakan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban atau LKPJ Bupati Kutim mestinya dihadiri oleh pihak terkait yang punya kompeten.
Namun, yang hadir dalam undangan tersebut adalah para kabid yang tidak menguasai seluruh bidang di instansinya.
“Jadi, LKPJ Bupati itu kan isinya kinerja pemerintah Kutai Timur tahun 2023. Bagaimana kita mau bahas, bagaimana mau memberikan masukan kalau yang diundang nggak datang, terus yang dikirim orang-orang yang enggak bisa mewakili dinas itu,” ungkapnya.
“Ini kami mau rapat, tapi bagaimana mau koordinasi kalau yang mau diajak bicara ndak ada. Padahal dari awal dikatakan minimal sekretaris. Secara komprehensif sekretaris dan Kadis yang menguasai semua bidang, kalau cuman usul satu kabid, itu kan cuman menguasai bidangnya dia, yang lain tidak,” sambungnya.
Lebih jauh legislator Kutim itu mengaku bahwa pemerintah adalah mintra kerjanya, dan para dewan merupakan wakil rakyat yang seharusnya memperjuangkan hak-hal rakyat.
“Kita ini kan mitra kerja. Kami ini juga perwakilan masyarakat. Masyarakat kan perlu tahu kerjamu apa sih? Dengan anggaran sebanyak itu kamu sudah serap berapa sih? Jangan sampai komunikasi anggaran kamu tidak bisa serap, kan sayang manfaatnya ke masyarakat enggak ada,” tukasnya.
Hapnie juga mengungkap alasan beberapa OPD itu tidak hadir saat diundang oleh pihaknya. Dan bahkan mengaku pemerintah telah menganggap sepele lembaganya.
“KIta minta perhatian Bupati seketika sudah ada jadwal dan kita sampaikan sebagai ketua tim maka segera menyampaikan kepada pimpinan OPD supaya tetap berada di Kutai Timur dan wajib hadir dalam Rapat.”
Pimpinan lembaga legislatif Kutai Timur ini kembali mengingatkan kepada eksekutif untuk tidak menganggap hal biasa, karena berkaitan dengan program yang menjadi tanggung jawab bersama.
Selaku pemilik kewenangan, seharusnya kepala OPD bisa hadir dan meluangkan waktu untuk duduk bersama membahas persoalan yang terjadi. DPRD selaku lembaga kontrol, sudah berupaya maksimal dalam mencari solusi yang terjadi di masyarakat.
“Hal ini bisa menjadi catatan. Beberapa kali mengadakan rapat, pemimpin maupun yang bisa mengambil kebijakan tidak hadir. Ini menyulitkan kita dalam menemukan solusi atas permasalahan yang ada,” terangnnya.
Hapnie berharap para pemimpin atau yang berwenang bisa mengambil kebijakan bisa lebih memperhatikan permasalahan ini. Sebagai wakil dari rakyat DPRD berupaya semaksimal mungkin dapat menyelesaikan permasalahan publik. Untuk itu ia meminta kepada pemimpin atau unsur OPD bisa mendukung DPRD untuk menyelesaikan dan menemukan solusi apa saja permasalahan publik yang terjadi saat ini.
“Hal ini sangat disayangkan, kami harap diagenda mendatang kepala OPD terkait bisa memenuhi undangan kami,” pungkasnya.
HMP
