Organisasi pada dasarnya dibangun bukan hanya oleh struktur dan program, tetapi terutama oleh ideologi yang menjadi ruh dan arah geraknya. Ketika ideologi tidak lagi dijaga dengan serius, organisasi berpotensi kehilangan jati diri dan mengalami erosi nilai secara perlahan namun pasti. Salah satu titik paling rawan terjadinya kerusakan tersebut adalah pada wilayah kaderisasi.
Kaderisasi bukan sekadar proses transfer pengetahuan teknis atau keterampilan organisatoris, melainkan proses internalisasi nilai, pandangan hidup, dan cara berpikir yang khas dari sebuah organisasi. Dalam konteks ini, siapa yang menjadi pemateri memiliki peran strategis dan menentukan. Pemateri bukan hanya penyampai materi, tetapi juga representasi ideologis yang secara sadar atau tidak akan memengaruhi arah berpikir kader.
Masalah muncul ketika kaderisasi justru menghadirkan pemateri yang tidak se-ideologi dengan organisasi. Ketidaksamaan ideologi ini bisa berdampak serius, karena kader yang masih dalam tahap pembentukan cenderung menerima apa yang disampaikan sebagai kebenaran normatif. Alih-alih menguatkan fondasi ideologi organisasi, kaderisasi semacam ini justru berpotensi menanamkan nilai yang berbeda, bahkan bertentangan.
Dalam jangka pendek, dampak ini mungkin tidak terasa signifikan. Kegiatan berjalan lancar, materi terlihat menarik, dan diskusi tampak hidup. Namun dalam jangka panjang, hasilnya bisa berupa kader yang cakap secara teknis tetapi lemah secara ideologis, bahkan mengalami disorientasi nilai dalam berorganisasi.
Bagi organisasi besar seperti Nahdlatul Ulama, persoalan ini seharusnya menjadi perhatian serius. NU bukan hanya organisasi sosial-keagamaan, melainkan juga penjaga tradisi, paham keagamaan, dan nilai kebangsaan yang telah teruji sejarah. Kaderisasi NU semestinya diarahkan untuk memperkuat nilai-nilai Ahlussunnah wal Jama’ah an-Nahdliyah secara konsisten dan berkesinambungan.
Memasukkan pemateri yang tidak se-ideologi dalam kaderisasi NU sama halnya dengan membuka celah masuknya cara pandang yang belum tentu selaras dengan manhaj dan tradisi NU. Ini bukan soal eksklusivisme, melainkan soal tanggung jawab ideologis. Setiap organisasi memiliki hak dan kewajiban untuk menjaga identitas dan nilai dasarnya.
Apalagi, NU sesungguhnya tidak kekurangan sumber daya manusia yang kompeten. Di internal NU terdapat banyak ulama, intelektual, akademisi, dan praktisi yang tidak hanya mumpuni secara keilmuan, tetapi juga matang secara ideologis. Mengabaikan potensi internal ini justru menunjukkan lemahnya kepercayaan diri organisasi terhadap kadernya sendiri.
Menghadirkan pemateri dari kalangan internal NU dalam kaderisasi juga memiliki nilai strategis lain, yakni sebagai bentuk kaderisasi berlapis. Pemateri internal bukan hanya mengajar, tetapi sekaligus memberi teladan tentang bagaimana nilai NU diterjemahkan dalam pemikiran dan praktik nyata. Ini adalah pembelajaran yang tidak selalu bisa diperoleh dari materi tertulis.
Namun demikian, bukan berarti NU harus menutup diri sepenuhnya dari pihak luar. Dalam kegiatan-kegiatan non-kaderisasi seperti diskusi terbuka, seminar, sarasehan, atau forum akademik, kehadiran pemateri dari luar justru dapat memperkaya perspektif. Di ruang-ruang ini, perbedaan ideologi dapat ditempatkan sebagai bahan perbandingan dan refleksi kritis.
Kuncinya terletak pada pembedaan yang tegas antara ruang kaderisasi dan ruang diskursus. Kaderisasi adalah ruang internalisasi ideologi, sementara diskursus adalah ruang dialog dan pertukaran gagasan. Mencampuradukkan keduanya hanya akan melahirkan kebingungan konseptual dan inkonsistensi arah pembinaan.
Jika kaderisasi diisi oleh pemateri yang tidak se-ideologi, organisasi berisiko melahirkan kader yang mengalami ambiguitas identitas. Mereka mungkin aktif secara struktural, tetapi miskin komitmen ideologis. Dalam situasi tertentu, kader semacam ini bahkan dapat menjadi sumber konflik internal.
Lebih jauh, lemahnya kaderisasi ideologis juga berdampak pada keberlanjutan organisasi. Regenerasi kepemimpinan tidak lagi berjalan berdasarkan nilai, tetapi semata-mata berdasarkan kepentingan pragmatis dan kemampuan manajerial. Ini adalah gejala awal dari organisasi yang kehilangan arah historis dan kulturalnya.
NU sebagai organisasi dengan sejarah panjang semestinya belajar dari pengalaman tersebut. Keberlanjutan NU selama hampir satu abad tidak terlepas dari konsistensi dalam menjaga ideologi melalui kaderisasi yang kuat. Setiap generasi NU diwarisi bukan hanya struktur organisasi, tetapi juga nilai dan cara pandang yang khas.
Oleh karena itu, kehati-hatian dalam menentukan pemateri kaderisasi bukan persoalan sepele. Ini adalah keputusan strategis yang menentukan wajah NU di masa depan. Kesalahan dalam tahap ini tidak mudah diperbaiki, karena menyangkut pembentukan kesadaran dan pola pikir kader.
Menjaga kaderisasi tetap berada dalam koridor ideologi NU bukan berarti anti terhadap pembaruan atau kritik. Justru dari ideologi yang kuat, NU mampu bersikap terbuka, inklusif, dan adaptif tanpa kehilangan jati diri. Keterbukaan tanpa fondasi ideologis hanya akan berujung pada cairnya nilai.
Pada akhirnya, organisasi yang besar adalah organisasi yang tahu kapan harus membuka diri dan kapan harus menjaga batas. Dalam kaderisasi, batas ideologis harus ditegakkan dengan tegas dan sadar. Di sanalah masa depan organisasi sedang dipertaruhkan.
NU dengan kekayaan sumber daya manusianya tidak memiliki alasan untuk mengabaikan potensi internal dalam kaderisasi. Mempercayakan kaderisasi kepada mereka yang se-ideologi adalah bentuk tanggung jawab historis sekaligus investasi jangka panjang.
Dengan membedakan secara jelas antara kaderisasi dan diskursus, NU dapat tetap menjadi organisasi yang kokoh secara ideologis sekaligus terbuka secara intelektual. Inilah kunci menjaga organisasi agar tidak sekadar besar secara jumlah, tetapi juga kuat dalam nilai dan arah perjuangan.
Oleh: Zaenuddin Endy
Alumni PKPNU IV PBNU Rengasdengklok 2012
