Bulukumba – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bulukumba angkat bicara terkait isu astacita ketahanan pangan nasional yang saat ini hangat diperbincangkan.
Ketua Cabang PMII Bulukumba, Syaibatul Hamdi, menilai bahwa program ketahanan pangan yang digaungkan pemerintah pusat sejatinya merupakan langkah strategis, namun terindikasi mulai dimainkan yang diduga oleh oknum lembaga negara yang justru menyimpang dari semangat keberpihakan terhadap rakyat.
Dalam keterangannya, PMII Bulukumba menghimpun informasi dari beberapa kepala desa bahwa pemerintah daerah melakukan program pengadaan bibit unggul untuk para petani di desa dan pendistribusian pupuk. Namun, Hamdi menduga langkah ini telah diskenariokan dan dimainkan oleh oknum dari lembaga negara tertentu.
“Kami mengindikasi adanya permainan dalam pendistribusian dan pemanfaatan bantuan bibit serta pupuk cair yang justru diarahkan bukan untuk kebutuhan petani secara murni, melainkan demi kepentingan politik dan proyek elite tertentu. Jangan sampai kepala desa hanya dijadikan alat untuk memanaskan situasi seolah-olah program ini berhasil dan diterima masyarakat, tapi anggaran desa dimainkan untuk menganggarkan pengadaan bibit unggul dan pupuk cair,” pungkasnya
Di sisi lain, PMII Bulukumba menyampaikan apresiasi atas komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mengimplementasikan ketahanan pangan sebagai prioritas utama pembangunan nasional. Namun, PMII mengingatkan agar seluruh kebijakan yang dijalankan tetap berbasis pada local wisdom atau kearifan lokal masyarakat setempat, agar tidak mencederai kultur agraris dan keberlanjutan ekosistem pangan desa.
“Kami mendukung penuh semangat Presiden Prabowo membangun ketahanan pangan berdasarkan Peraturan Menteri Desa (PERMENDES) No. 2 Tahun 2024. Namun, setiap program harus berbasis pada realitas sosial dan kondisi geografis di daerah. Jangan sampai program nasional malah menghancurkan tatanan sosial-ekonomi petani kita sendiri,” jelasnya
Olehnya itu, PMII Bulukumba menegaskan akan terus mengawal jalannya program ketahanan pangan di daerah, termasuk mendesak Bupati Bulukumba untuk transparan dalam perencanaan dan implementasi kebijakan di desa agar tidak dijadikan ruang politik terselubung oleh para elite atau institusi tertentu.
