PKB lahir dari rahim sejarah panjang Nahdlatul Ulama sebagai wadah aspirasi politik warga Nahdliyin yang berikhtiar membawa nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah ke ruang kebijakan publik. Sejak awal, PKB tidak sekadar diproyeksikan sebagai partai politik elektoral, tetapi sebagai instrumen syiar nilai Aswaja yang moderat, inklusif, dan berakar kuat pada tradisi keislaman Nusantara.
Dalam konteks ini, politik dipahami bukan semata perebutan kekuasaan, melainkan jalan pengabdian untuk menghadirkan kemaslahatan. Aswaja dengan prinsip tawassuth, tawazun, tasamuh, dan i’tidal menjadi fondasi etik yang menuntun langkah PKB agar tetap berpihak pada keadilan sosial, persatuan, dan penghormatan terhadap keberagaman.
Sebagai partai yang digagas oleh para kiai dan aktivis NU, PKB membawa DNA kultural Nahdliyin yang menjunjung tinggi tradisi keilmuan, adab, dan kearifan lokal. Nilai-nilai tersebut meniscayakan politik yang santun, menghindari ekstremisme, serta menempatkan kepentingan umat dan bangsa di atas kalkulasi sempit kekuasaan.
Di Sulawesi Selatan, basis Aswaja memiliki lanskap sosial-keagamaan yang khas dan bersejarah. Wilayah ini dikenal sebagai salah satu lumbung Aswaja di Indonesia Timur, dengan jaringan pesantren dan organisasi keagamaan yang telah mengakar kuat sejak lama. Fakta ini merupakan modal sosial yang sangat berharga bagi PKB untuk membangun politik yang berkarakter dan berkelanjutan.
Nahdlatul Ulama di Sulawesi Selatan tidak hanya berperan sebagai organisasi keagamaan, tetapi juga sebagai penjaga tradisi Islam moderat yang bersenyawa dengan budaya lokal. NU telah membuktikan kontribusinya dalam pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat, sehingga sinergi PKB dengan NU merupakan keniscayaan historis sekaligus strategis.
Selain NU, DDI memiliki peran penting dalam membentuk wajah Aswaja di Sulawesi Selatan. DDI dengan jaringan pesantren dan madrasahnya telah melahirkan banyak ulama dan intelektual Muslim yang berkomitmen pada ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Keberadaan DDI menjadi penopang utama transmisi keilmuan Aswaja lintas generasi.
As’adiyah juga menempati posisi sentral dalam peta keislaman Sulawesi Selatan. Pesantren As’adiyah dikenal sebagai pusat pengkaderan ulama yang konsisten menjaga manhaj Aswaja dan memadukannya dengan tradisi Bugis-Makassar. Peran As’adiyah memperkaya khazanah Aswaja sekaligus memperluas basis kultural umat.
Dengan realitas tersebut, PKB hendaknya menjalin sinergi yang substantif dengan NU, DDI, dan As’adiyah. Sinergi ini bukan relasi pragmatis jangka pendek, melainkan kemitraan ideologis dan kultural untuk memperkuat posisi Aswaja dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kolaborasi ini dapat diwujudkan melalui dialog rutin, perumusan agenda bersama, serta pengawalan kebijakan publik yang sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Dengan demikian, PKB tidak berjalan sendiri, melainkan bertumpu pada kekuatan moral dan intelektual organisasi-organisasi Aswaja.
Sinergi tersebut juga penting untuk menjaga konsistensi PKB agar tidak tercerabut dari basis nilai dan tradisi Nahdliyin. Politik yang kehilangan akar kultural berisiko menjadi elitis dan menjauh dari aspirasi umat yang sesungguhnya.
Di tingkat akar rumput, kerja sama dengan NU, DDI, dan As’adiyah akan memperkuat pendidikan politik warga Nahdliyin. Pendidikan politik berbasis Aswaja akan melahirkan kesadaran kritis sekaligus etis, sehingga partisipasi politik umat tidak mudah diseret ke arah polarisasi dan politik identitas yang sempit.
Lebih jauh, sinergi ini dapat menjadi benteng ideologis menghadapi penetrasi paham keagamaan ekstrem yang kerap memanfaatkan ruang politik. Aswaja menawarkan jalan tengah yang meneguhkan Islam sebagai rahmat bagi semesta, sekaligus kompatibel dengan negara bangsa.
Dalam perspektif pembangunan daerah, kolaborasi PKB dengan organisasi Aswaja membuka peluang besar untuk mendorong kebijakan yang pro-rakyat, khususnya di sektor pendidikan, ekonomi pesantren, dan pemberdayaan masyarakat desa. Sulawesi Selatan membutuhkan politik yang memahami denyut nadi umat dan realitas sosialnya.
PKB dengan jaringan politiknya, dan NU, DDI, serta As’adiyah dengan otoritas moral-keagamaannya, dapat saling melengkapi. Kekuatan politik tanpa legitimasi moral akan rapuh, sementara otoritas moral tanpa saluran politik akan sering terpinggirkan dalam pengambilan kebijakan.
Oleh karena itu, membangun sinergi Aswaja di Sulawesi Selatan sejatinya adalah investasi jangka panjang bagi kualitas demokrasi lokal. Demokrasi yang bernapas Aswaja adalah demokrasi yang beradab, berkeadilan, dan berpihak pada kemaslahatan bersama.
PKB perlu menegaskan kembali identitasnya sebagai partai Nahdliyin yang setia pada khittah nilai, bukan sekadar kendaraan elektoral. Keteguhan ini akan memperkuat kepercayaan umat dan menjaga marwah politik Aswaja di tengah dinamika zaman.
Dengan menjalin sinergi erat bersama NU, DDI, dan As’adiyah, PKB di Sulawesi Selatan dapat tampil sebagai representasi aspirasi politik Nahdliyin yang autentik. Inilah jalan strategis untuk meneguhkan syiar Ahlussunnah wal Jamaah dalam ruang publik, sekaligus memastikan politik tetap menjadi sarana ibadah sosial yang bermakna.
Oleh: Zaenuddin Endy
Komunitas Pecinta Indonesia, Nusantara, dan Ulama (KOPINU)
