Kepercayaan adalah modal paling mahal dalam kepemimpinan. Ia tidak dapat dibeli, tidak bisa dipaksakan, dan tidak mungkin diwariskan begitu saja melalui jabatan struktural. Kepercayaan hanya lahir dari proses panjang yang melibatkan konsistensi sikap, kejernihan niat, dan keselarasan antara ucapan dengan tindakan. Sekali ia runtuh, membangunnya kembali jauh lebih sulit dibandingkan membangun kekuasaan formal.
Dalam konteks kepemimpinan organisasi, kepercayaan berfungsi sebagai fondasi moral yang menopang seluruh bangunan institusional. Tanpa kepercayaan, keputusan sebaik apa pun akan dipenuhi prasangka, dan kebijakan secerdas apa pun akan kehilangan legitimasi. Kepemimpinan yang hanya bertumpu pada aturan dan hierarki akan rapuh ketika kepercayaan publik mulai terkikis.
Nahdlatul Ulama sebagai organisasi keagamaan dan sosial terbesar di Indonesia memiliki beban moral yang tidak ringan.
NU tidak hanya dikelola sebagai organisasi struktural, tetapi juga sebagai rumah besar nilai, tradisi, dan harapan jutaan warganya. Karena itu, kepercayaan dalam kepemimpinan NU tidak berhenti pada hubungan internal elite, tetapi menjalar luas ke basis kultural dan spiritual warga NU di akar rumput.
Konsistensi menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan tersebut.
Konsistensi bukan semata-mata soal ketaatan pada keputusan organisasi, melainkan kesetiaan pada nilai dasar yang menjadi ruh perjuangan NU: kejujuran, tawassuth, tasamuh, dan kebijaksanaan. Ketika konsistensi goyah, yang runtuh bukan hanya wibawa pemimpin, tetapi juga keyakinan warga terhadap arah organisasi.
Sering kali, krisis kepemimpinan tidak bermula dari kesalahan besar, tetapi dari inkonsistensi kecil yang berulang. Pernyataan yang berubah-ubah, sikap yang ambigu, atau keberpihakan yang tidak transparan perlahan menggerogoti kepercayaan. Dalam jangka panjang, hal-hal semacam ini lebih merusak dibandingkan konflik terbuka yang diselesaikan secara jujur.
Dalam organisasi sebesar NU, konsistensi kepemimpinan harus dibaca sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada sejarah dan umat. Para pemimpin NU bukan hanya pengelola administrasi, melainkan penjaga amanat para muassis dan ulama pendiri. Amanat tersebut menuntut keberanian bersikap lurus meski dihadapkan pada tekanan politik, ekonomi, maupun kepentingan jangka pendek.
Kepercayaan warga NU juga tumbuh dari keteladanan akhlak para pemimpinnya. Keteladanan tidak selalu tampil dalam pidato besar atau forum resmi, tetapi justru terbaca dari cara bersikap dalam perbedaan, menghadapi kritik, dan mengelola konflik internal. Pemimpin yang matang adalah mereka yang mampu menahan diri, bukan yang mudah melampiaskan kuasa.
Ketika pemimpin lebih sibuk menjaga citra daripada menjaga integritas, kepercayaan mulai retak. Warga NU memiliki memori sosial yang panjang dan kepekaan moral yang tajam. Mereka mungkin diam, tetapi bukan berarti lupa. Dalam konteks ini, kepercayaan bekerja secara kultural, bukan sekadar prosedural.
Pemimpin sejati tidak lahir dari rasa takut yang ditanamkan melalui jabatan. Rasa takut hanya melahirkan kepatuhan semu yang mudah berubah menjadi pembangkangan ketika kekuasaan melemah. Sebaliknya, kepercayaan melahirkan kesetiaan yang tumbuh dari kesadaran dan ketulusan.
Integritas menjadi jantung dari kepemimpinan yang dipercaya. Integritas menuntut kesatuan antara nilai personal dan sikap publik. Pemimpin yang berintegritas tidak membutuhkan legitimasi berlebihan, karena tindakannya sendiri sudah menjadi pembenaran.
Dalam NU, integritas kepemimpinan juga berarti kemampuan menjaga jarak yang sehat antara kepentingan organisasi dan kepentingan pribadi. Ketika batas ini kabur, kepercayaan publik akan runtuh dengan cepat. Warga NU menaruh harapan besar agar NU tetap menjadi penyangga moral bangsa, bukan sekadar aktor politik pragmatis.
Kepercayaan juga menuntut keberanian untuk bersikap jujur dalam mengambil keputusan sulit. Tidak semua keputusan akan disukai, tetapi keputusan yang diambil secara transparan dan berlandaskan nilai akan lebih mudah diterima. Kejujuran selalu lebih bermartabat daripada kompromi yang mengorbankan prinsip.
Kepemimpinan yang dipercaya adalah kepemimpinan yang sanggup mendengar. Mendengar tidak identik dengan selalu mengikuti, tetapi menunjukkan penghormatan terhadap akal sehat kolektif warga. Dalam tradisi NU, musyawarah bukan formalitas, melainkan etika kepemimpinan yang mengakar.
Ketika kepercayaan terpelihara, organisasi akan bergerak dengan sendirinya. Tidak perlu terlalu banyak instruksi, karena kesadaran kolektif sudah terbentuk. Sebaliknya, ketika kepercayaan hilang, energi organisasi akan habis untuk mengelola kecurigaan dan konflik internal.
NU membutuhkan pemimpin yang mampu merawat kepercayaan sebagai aset strategis jangka panjang. Kepercayaan tidak selalu terlihat dalam laporan kerja, tetapi dampaknya menentukan daya tahan organisasi dalam menghadapi perubahan zaman. Ia adalah modal sosial yang tidak tergantikan.
Di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks, NU tidak kekurangan kader cerdas dan terdidik. Namun kecerdasan tanpa integritas hanya akan mempercepat krisis kepercayaan. Yang dibutuhkan adalah pemimpin yang utuh secara moral dan jernih secara nurani.
Kepemimpinan dalam NU harus kembali pada hakikatnya: melayani, bukan dilayani; membimbing, bukan menguasai. Pemimpin sejati tidak ditakuti karena jabatannya, tetapi dipercaya karena integritasnya. Dan di sanalah, kepercayaan menjadi mata uang tertinggi yang menentukan masa depan organisasi dan martabat kepemimpinan itu sendiri.
Wallahu A’lam Bissawab
Oleh : Zaenuddin Endy
Komunitas Pecinta Indonesia, Nusantara, dan Ulama (KOPINU)
