PBNU sebagai pusat kepemimpinan Nahdlatul Ulama memikul beban sejarah, harapan jamaah, dan kompleksitas organisasi yang sangat besar. Sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, setiap gerak PBNU hampir selalu berada dalam sorotan publik. Dalam konteks sebesar itu, dinamika internal tidak pernah sederhana, apalagi steril dari perbedaan kepentingan dan benturan ambisi.
Perbedaan kepentingan di tubuh PBNU merupakan konsekuensi logis dari luasnya spektrum latar belakang pengurus dan jaringan yang terlibat. Ada kepentingan dakwah, pendidikan, sosial, ekonomi, hingga politik kebangsaan yang saling berkelindan. Masing-masing kepentingan membawa logika, prioritas, dan ritme sendiri yang tidak selalu sejalan.
Kerumitan muncul ketika kepentingan struktural bertemu dengan kepentingan personal. PBNU bukan hanya ruang pengabdian, tetapi juga simbol otoritas moral dan pengaruh sosial yang besar. Tidak semua pihak mampu menjaga jarak yang proporsional antara amanah organisasi dan ambisi individual.
Benturan ambisi sering kali hadir secara halus, terselubung dalam bahasa loyalitas dan khidmah. Kompetisi pengaruh tidak selalu tampak sebagai konflik terbuka, tetapi terasa dalam pengambilan keputusan, penentuan arah kebijakan, dan pembacaan terhadap kritik. Dalam situasi seperti ini, dinamika organisasi menjadi berlapis dan sulit dibaca dari luar.
PBNU juga berada di persimpangan antara tradisi dan tuntutan zaman. Di satu sisi, ada keinginan menjaga marwah, khittah, dan kearifan jam’iyyah. Di sisi lain, ada dorongan untuk adaptif, progresif, dan responsif terhadap perubahan sosial-politik yang cepat. Perbedaan cara membaca realitas ini kerap memicu ketegangan internal.
Dinamika semakin ruwet ketika PBNU diposisikan, secara sengaja atau tidak, dalam percaturan kepentingan eksternal. Kedekatan dengan kekuasaan, jarak dengan negara, atau sikap terhadap isu-isu publik tertentu sering kali ditafsirkan berbeda oleh masing-masing kelompok. Tafsir yang beragam ini melahirkan narasi yang saling bersaing.
Dalam pusaran tersebut, komunikasi internal menjadi tantangan serius. Ketika dialog tidak berlangsung secara jernih dan setara, prasangka mudah tumbuh. Kritik internal dapat dibaca sebagai pembangkangan, sementara perbedaan pandangan dianggap ancaman terhadap soliditas organisasi.
Benturan ambisi juga berpotensi mengaburkan batas antara perbedaan ijtihad dan konflik kepentingan. Tidak semua perbedaan lahir dari niat buruk, namun ketika ego lebih dominan daripada etika jam’iyyah, persoalan substantif mudah bergeser menjadi personal.
PBNU sebagai simbol persatuan warga NU kerap dituntut untuk selalu tampil solid dan guyub. Namun di balik tampilan itu, proses konsolidasi sering kali penuh perdebatan, tarik-ulur, dan kompromi yang melelahkan. Guyub di tingkat simbol tidak selalu berarti sederhana di tingkat proses.
Keruwetan ini terkadang melahirkan kegaduhan yang terbaca publik. Bagi warga NU di akar rumput, kondisi tersebut bisa membingungkan, bahkan menimbulkan jarak emosional. Padahal, kekuatan NU justru bertumpu pada kepercayaan jamaah terhadap kebijaksanaan para pengelolanya.
Di sisi lain, dinamika PBNU juga menunjukkan bahwa organisasi ini hidup dan tidak beku. Perbedaan kepentingan dan ambisi, sejauh tidak melampaui batas etika, menandakan adanya energi, gagasan, dan kepedulian terhadap arah NU ke depan. Persoalannya terletak pada bagaimana energi itu dikelola.
Tanpa kearifan kolektif, dinamika berubah menjadi konflik yang menguras energi. Waktu dan perhatian habis untuk mengelola friksi internal, sementara agenda strategis umat dan bangsa berpotensi terabaikan. Dalam jangka panjang, situasi ini dapat melemahkan daya gugah PBNU sebagai rujukan moral publik.
Karena itu, tantangan terbesar PBNU bukanlah perbedaan itu sendiri, melainkan kemampuan menempatkan kepentingan jam’iyyah di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Ambisi perlu diarahkan menjadi prestasi kolektif, bukan dominasi sepihak.
Tradisi musyawarah, tawassuth, dan tasamuh yang menjadi nilai dasar NU seharusnya menjadi penyangga utama dalam menghadapi benturan kepentingan. Nilai-nilai ini bukan sekadar jargon, melainkan instrumen etis untuk menjaga dinamika tetap dalam koridor kebijaksanaan.
PBNU dituntut untuk terus belajar dari dinamika internalnya sendiri. Setiap ketegangan semestinya menjadi bahan refleksi, bukan bahan saling menegasikan. Dengan kedewasaan organisasi, perbedaan dapat menjadi sumber kekuatan, bukan keretakan.
PBNU memang berada dalam pusaran perbedaan kepentingan dan benturan ambisi. Namun justru dari pusaran itulah diuji apakah NU tetap mampu menjaga jati dirinya sebagai jam’iyyah diniyyah ijtima’iyyah yang besar, matang, dan berwibawa, tanpa kehilangan arah dan ruh pengabdiannya.
Oleh: Zaenuddin Endy
Wakil Ketua Lakpesdam NU Sulawesi Selatan
