Aseranews.com, Bulukumba- Kasus permintaan maaf seorang guru usai mengunggah video kondisi bangunan sekolah yang roboh kembali memantik perhatian publik. Sikap permintaan maaf tersebut dinilai mencerminkan adanya tekanan yang dialami tenaga pendidik ketika mencoba menyampaikan kondisi riil fasilitas pendidikan di daerah.
Pemuda Justicia, Muh Nur Ichzan, menilai persoalan ini tidak bisa dipandang sebagai insiden biasa. Menurutnya, pendapat personal anggota DPRD tidak cukup untuk mengembalikan martabat dan ruang kebebasan para guru dalam menyampaikan kondisi pendidikan. Ia menegaskan bahwa DPRD seharusnya mengambil langkah secara kelembagaan, bukan hanya lewat komentar individual.
“Guru itu menyampaikan fakta, bukan menyerang. Ketika kemudian ia harus meminta maaf, itu menunjukkan ada masalah dalam iklim keterbukaan kita. DPRD harus turun sebagai institusi, bukan sekadar memberikan pendapat personal,” ujar Ichzan.
Ia menambahkan bahwa DPRD memiliki kewenangan penuh untuk memanggil dinas terkait, melakukan rapat dengar pendapat, dan memastikan penyebab utama kerusakan bangunan sekolah tersebut diusut secara terbuka. Menurutnya, respons kelembagaan wajib hadir untuk mencegah kasus serupa kembali terjadi.
“Pengawasan tidak boleh berhenti di lisan. Tindakan resmi DPRD adalah bentuk keberpihakan pada pendidikan. Jangan sampai guru merasa sendiri ketika memperjuangkan fasilitas sekolah,” jelasnya.
Ichzan juga menyoroti bahwa video yang diunggah guru tersebut sebenarnya mewakili keresahan banyak tenaga pendidik lain yang berada di sekolah-sekolah dengan kondisi serupa, namun memilih diam karena takut disalahkan atau ditekan. Ia menilai bahwa sistem harus berubah agar guru tidak lagi dibayangi kekhawatiran ketika bicara apa adanya.
Sementara itu, publik menanti sikap resmi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba mengenai langkah perbaikan fasilitas, evaluasi konstruksi bangunan, serta jaminan perlindungan bagi para guru yang mengungkap kondisi sekolah. Transparansi anggaran pembangunan maupun rehabilitasi sekolah juga dinilai penting untuk dibuka, agar kepercayaan masyarakat kembali menguat.
“Jangan lagi suara guru dibungkam. Mereka adalah garda depan pendidikan. Ketika mereka bicara, itu adalah suara kepentingan anak-anak kita,” tegas Ichzan
Sebagai bentuk dorongan konkret, Ichzan meminta DPRD segera membentuk tim kerja atau panitia khusus untuk meninjau langsung sekolah yang roboh tersebut. Ia menilai langkah ini penting agar penanganannya tidak hanya bersifat reaktif, tetapi menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap seluruh kondisi infrastruktur pendidikan di Kabupaten Bulukumba. Menurutnya, tanpa mekanisme pengawasan yang sistematis, kasus serupa akan terus berulang dan kembali merugikan guru serta siswa.
