Aseranews – Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan (PKC PMII Sulsel) menyoroti Kinerja Kepolisian Republik Indonesia dalam Memperingati Hari Bhayangkara Ke 79 Tahun.
Ketua Eksternal PKC PMII Provinsi Sulawesi Selatan, Ma’ruf Pangewa menegaskan bahwa Peringatan Hari Bhayangkara Ke 79 menjadi momentum yang penting, bukan hanya sekedar Peringatan Seremonial belaka atau hanya menjadi ajang memberi ucapan. Hari Bhayangkara menjadi Refleksi dalam melihat dan menilai Kinerja Kepolisian Republik Indonesia di seluruh Indonesia.
“Momentum Hari Bhayangkara harus menjadi Ruang Refleksi untuk Polri. Pastinya, perlu kita Apresiasi segala kinerja Polri yang menjadi Prestasi dalam melaksanakan tugas. Tapi, kita tidak bisa menutup mata bahwa saat ini Masyarakat Indonesia mengalami Krisis Kepercayaan terhadap Institusi Polri. Momentum Hari Bhayangkara harus menjadi Ruang Refleksi untuk mendorong Reformasi Polri yang Dekat dengan Rakyat secara nyata, bukan hanya sekedar slogan”.
Ma’ruf menyampaikan bahwa berbagai Fenomena yang menjadi Catatan Perjalanan Polri dalam mewujudkan Profesionalitas dan Akuntabilitas di dalam tubuh Polri menjadi Bahan Evaluasi kedepannya untuk menjaga Citra Polri yang Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan).
“Berbagai tagline yang pernah menjadi sorotan dan tidak bisa di lupakan oleh publik ialah No Viral No Justice serta Percuma Lapor Polisi. Tagline ini mewarnai perjalanan Kepolisian Republik Indonesia yang mencerminkan Kepuasaan dan Kepercayaan Publik terhadap Institusi Polri. Gerakan kritis itu tidak muncul begitu saja, banyaknya Peristiwa yang terjadi di Internal Polri dan Kejadian di beberapa daerah menjadi embrio munculnya gerakan kritis itu” tegasnya.
Ma’ruf juga menyampaikan bahwa banyaknya Kasus yang melibatkan Oknum Anggota Polri menjadi Tantangan untuk Polri dalam menjawab harapan publik di masa akan mendatang.
“Kita juga tidak lupa atas banyaknya kasus yang di duga melibatkan Oknum Aparat Kepolisian terkait adanya budaya kekerasan yang melekat, penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran hukum atau etik lainnya sehingga menciderai Citra Kepolisian Republik Indonesia. Misalnya Tindakan Refresifitas Aparat terhadap Massa Demonstrasi, Pembubaran Paksa Aksi Unjuk Rasa, Peristiwa Salah Tangkap, Kasus Penembakan, Kasus Pembunuhan, Kasus Penganiayaan Tahanan, Kasus Pelecehan Seksual, Kasus Pemerasan, Kasus Pengendalian atau Keterlibatan Narkoba dan Kasus Penjualan Senjata Ilegal, dsb” tegasnya.
Peringatan Hari Bhayangkara Tahun 2025 dengan Tema Polri Untuk Masyarakat, menjadi ruang untuk menitipkan Harapan Masyarakat Indonesia untuk menghadirkan Polri yang Presisi serta Profesional, Adil, Independen, dan Berintegritas dalam Melayani dan Mengayomi Masyarakat.
“Kehadiran Polri sebagai Institusi Penegak Hukum dan memiliki peran untuk menjaga Keamanan serta Ketertiban sangatlah penting untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pastinya, Polri yang berorientasi Kepada masyarakat, Berkeadilan, Berintegritas, Transparan, Profesional, Independen dan tidak memihak pada kekuasaan atau pemodal akan di cintai oleh Rakyat Indonesia khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan” tutupnya.
