Aseranews – Situasi internal KNPI kembali memanas setelah Bohari menggelar Musyawarah Daerah (Musda) untuk mengklaim posisi Ketua KNPI, hanya sehari setelah memecat 11 Ketua DPK Kecamatan secara sepihak. Langkah tersebut menuai kecaman dari berbagai pihak karena dinilai tidak sesuai dengan mekanisme organisasi yang berlaku.
Salah satu Ketua DPK Kecamatan yang diberhentikan menilai Musda tersebut jelas tidak sah, tindakan ini hanya sebagai manuver politik untuk mengamankan kepentingan pribadi. Ia menyebut bahwa Bohari sebelumnya gagal maju dalam Musda penyatuan karena tidak mendapatkan dukungan dari mayoritas DPK Kecamatan.
Nursaluddin selaku Pemuda mengatakan bahwa Seharusnya, jika memang ada permasalahan di tingkat kecamatan, yang dilakukan adalah menggelar konferensi kecamatan, bukan asal memecat tanpa alasan yang jelas. Ini bertentangan dengan aturan organisasi, semua serba plt. Provinsi plt, kabupaten plt, kecamatan juga plt. Kacau cara berorganisasinya” ujarnya.
Polemik semakin berkembang setelah muncul informasi bahwa Bohari mengangkat Plt Ketua DPK Kecamatan untuk menggantikan mereka yang dicopot. Padahal, para Ketua DPK sebelumnya tidak pernah dibubarkan melalui mekanisme yang sah. Bohari plt, menunjuk plt di kecamatan untuk memilih dirinya, bagaimana bisa? Jelas musdanya tidak demokratis.
Ini cara cara berorganisasi yang sangat kekanak-kanakan. Kalaupun dia ingin musda dengan dipilih demokratis harusnya bikin juga musyawarah DPK seperti kepengurusan haerudin dan Salman pada periode kemarin. Itu baru elegan.
Beberapa pengurus KNPI menilai langkah ini mencerminkan kepemimpinan yang otoriter dan bertentangan dengan semangat demokrasi yang seharusnya dijunjung dalam organisasi kepemudaan. Mereka khawatir bahwa KNPI akan semakin kehilangan kepercayaan dari pemuda jika kepemimpinan dijalankan dengan cara-cara yang tidak sehat.
“KNPI adalah organisasi pemuda, bukan alat bagi kepentingan segelintir orang. Jika kepemimpinan dijalankan dengan cara seperti ini, maka jangan salahkan jika kepercayaan pemuda terhadap KNPI semakin pudar,” tegas salah satu Ketua DPK yang dicopot.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Bohari belum memberikan klarifikasi resmi terkait pemecatan 11 Ketua DPK Kecamatan maupun mekanisme pengangkatan Plt yang dilakukan secara sepihak.
