International Women’s Day (IWD) 2025 bukan hanya sekadar perayaan, tetapi harus menjadi momentum bagi perempuan untuk semakin berani mengambil peran dalam berbagai sektor kehidupan. Ketua Forum Pemimpin Perempuan Makassar (FPPM), Dr. Hj. Nur Fajri Fadeli Luran, SP., M.Pd, menegaskan bahwa perjuangan kesetaraan gender tidak boleh berhenti di tataran wacana, tetapi harus diwujudkan dalam aksi nyata.
“IWD 2025 harus menjadi titik balik bagi perempuan untuk semakin percaya diri, maju, dan berani mengambil peran lebih besar dalam kepemimpinan, ekonomi, dan berbagai aspek sosial,” ujar Dr. Nur Fajri dalam diskusi yang digelar FPPM bekerja sama dengan Konsulat Jenderal Australia di Makassar, Kamis (6/3/2025).
Dalam acara yang bertajuk “For All Women and Girls: Rights, Equality, Empowerment” ini, Dr. Nur Fajri juga menekankan bahwa meskipun sudah banyak capaian yang diraih perempuan, perjuangan belum selesai. “Di Sulawesi Selatan, kita sudah melihat semakin banyak perempuan yang duduk di posisi strategis, dari Wakil Gubernur, Ketua DPRD, hingga Bupati. Ini membuktikan bahwa perempuan mampu, tetapi kita masih perlu mendorong lebih banyak lagi agar akses kepemimpinan semakin terbuka luas,” tambahnya.
Acara yang berlangsung di Gedung Islamic Centre IMMIM, Makassar ini turut dihadiri oleh Konsul Jenderal Australia di Makassar, Todd Dias, serta berbagai tokoh perempuan dari akademisi, organisasi keagamaan, dan aktivis sosial. Todd Dias dalam sambutannya menyampaikan bahwa kesetaraan gender bukan hanya isu perempuan, tetapi isu yang menyangkut kemajuan seluruh masyarakat. “Indonesia dan Australia sama-sama berkomitmen untuk terus menghapus diskriminasi gender dan membuka peluang bagi perempuan untuk berkembang,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Sulawesi Selatan, Hj. Andi Mirna, SH, yang hadir dalam acara ini, menegaskan bahwa pemerintah daerah terus mendorong kebijakan yang lebih inklusif bagi perempuan. “Saat ini keterwakilan perempuan di berbagai sektor di Sulawesi Selatan sudah mencapai 40 persen, tetapi kita harus terus bekerja agar angka ini semakin meningkat dan membawa dampak yang lebih besar,” ungkapnya.
Dalam diskusi ini, berbagai gagasan dan harapan disampaikan untuk memperkuat posisi perempuan di ranah publik. Ketua FPPM menutup acara dengan ajakan kepada semua pihak untuk terus memperjuangkan hak perempuan. “Kesetaraan gender bukan sekadar hak perempuan, tetapi hak seluruh manusia. Jika perempuan maju, bangsa juga akan maju. Mari kita jadikan IWD 2025 sebagai momentum untuk bertindak lebih nyata,” pungkasnya.
Dengan semangat IWD 2025, diharapkan semakin banyak perempuan yang berani mengambil peran, serta lebih banyak kebijakan yang mendukung pemberdayaan perempuan di segala bidang.
