Aseranews – Isu dualisme kembali mencuat di tubuh KNPI Kabupaten Pinrang. Meski sebelumnya telah digelar Musyawarah Daerah (Musda) bersama untuk menyatukan kepengurusan yang ada, kini muncul pihak yang mengaku sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Ketua DPD KNPI Pinrang.
Salman selaku Ketua DPD KNPI Pinrang mengatakan bahwa Secara de facto, dualisme KNPI di Kabupaten Pinrang itu sudah tidak ada. OKP telah sepakat untuk menggelar Musda bersama, sebagaimana diputuskan dalam Rapimda bulan November lalu. Musda tersebut juga dihadiri oleh dua kepengurusan yang sebelumnya ada. Jadi, menurut saya, ini sudah selesai dan tidak ada lagi dualisme.
Silakan saja, tetapi dasarnya apa? Siapa yang dikarateker? Kemarin, Zaenal dan Haerudin sudah ber-MoU untuk menyatukan kepengurusan melalui Musda bersama di hadapan OKP yang bermusda. Lalu, siapa yang di-Plt-kan? Mereka berdua sudah demisioner. Tidak masuk akal jika ada kepengurusan yang sudah demisioner kemudian di-Plt-kan.
Kemudian Mudah saja untuk memverifikasi. Siapa yang terpilih dalam Musda KNPI yang diakui oleh pemerintah? Kepengurusan kami. Musda tersebut juga sudah kami LPJ-kan ke pemerintah daerah. Kemudian, KNPI mana yang mendapat SK Kemenkumham? Kepengurusan kami. Selain itu, hak kekayaan intelektual atas nama dan logo KNPI juga dipegang oleh kami. Kepengurusan mana yang sebelumnya terdaftar di Kesbang dan menyelenggarakan Musda penyatuan hingga melahirkan kepengurusan baru? Juga kepengurusan kami. Semua berkas bisa diperiksa, dan kami telah meneruskannya ke pemerintah daerah.
Dalam legalitas kepengurusan Pertama, kepengurusan sebelumnya telah melaksanakan Rapimda bersama OKP untuk menentukan langkah penyatuan melalui Musda. Kedua, Musda KNPI yang kami gelar adalah hasil keputusan Rapimda tersebut. Hampir semua OKP besar yang terdaftar di KNPI Pinrang, seperti HMI, lembaga-lembaga Muhammadiyah, lembaga-lembaga NU, BKPRMI, sayap partai, Banom Pemuda Pancasila, GMKI, serta 12 DPK, mengirimkan utusan dalam Musda bersama tersebut.
Saya tidak dalam posisi untuk menilai mereka. Dualisme hanya ada jika terdapat dua KNPI yang diakui negara melalui SK Kemenkumham. Silakan diverifikasi, kalau hanya ada satu yang memiliki legalitas, maka hanya ada satu KNPI Pinrang.
Pada dasarnya, kami mengutamakan penyatuan dan kolaborasi. Itu telah dibuktikan dengan Musda bersama oleh dua kepengurusan sebelumnya. Semangat ini sejalan dengan nilai-nilai Sumpah Pemuda yang kita peringati setiap tahun. Kami juga telah audiensi dengan Kesbangpol, dan mereka menyatakan bahwa berkas kami lengkap dan sah. Sejauh ini, hanya ada satu SK Kemenkumham yang berlaku untuk KNPI.
Kedepan, masih banyak hal yang harus kita lakukan sebagai pemuda untuk berkontribusi bagi daerah. Percayalah, perpecahan hanya akan menguntungkan pihak tertentu atau malah merugikan kedua belah pihak. Lalu siapa yang diuntungkan? Mungkin tidak ada, atau mungkin hanya “dalang” yang bermodalkan hasutan.
Kami masih menunggu jadwal dari DPD I KNPI Sulawesi Selatan. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan melaksanakan pelantikan.
